Di tengah kebijakan pemerintah ini, kritik datang dari organisasi bernama Ciliwung Merdeka, yang mengklaim menjadi pendamping warga Kampung Pulo dan Bukit Duri sejak tahun 2001.
Ciliwung Merdeka menolak langkah pemerintah memindahkan warga ke rusun karena kebijakan ini dinilai mengabaikan aspirasi warga. Mereka menganggap pemerintah telah melakukan upaya "relokasi paksa" terhadap warga.
Direktur Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi mengatakan, relokasi yang terjadi di Kampung Pulo hari ini tidak mencerminkan apa yang diungkapkan Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi, sebut dia, pada Desember 2012 pernah menyambangi Kampung Pulo dan menjanjikan untuk menata pemukiman di sana.
"Pendekatan itu pernah dilakukan bagus sekali oleh Pak Jokowi. Jadi mau membangun semacam Kampung Deret secara komprehensif. Kalau kami tujuannya supaya Kampung Pulo dibuat 'kampung susun yang manusiawi'. Sebetulnya itu yang kita harapkan dari pendekatan itu," kata Sandyawan, Senin (15/6/2015).
Pihak Ciliwung Merdeka mengklaim, bersama komunitas warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, di Jakarta Selatan, sedang mempersiapkan desain komprehensif pembangunan kampung susun yang manusiawi.
Sandyawan mengatakan pihaknya telah melakukan dasar studi antropologi sejarah kampung, dasar hukum, dan pemetaan serta perencanaan tata-ruang dan wirausaha ekonomi komunitas warga secara komprehensif modern bagi warga Kampung Pulo.
Pihaknya tak menolak bila pemerintah membongkar Kampung Pulo. Namun, dia meminta agar perkampungan itu dibangun lagi dengan konsep yang tertata layaknya kampung deret.
Sebab, Kampung Pulo menurut dia bersejarah bagi Jakarta. Ia menolak kampung ini 'diratakan' selamanya.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.