Organda Minta Kasus Uber Dilihat dari Beragam Sisi

Kompas.com - 22/06/2015, 10:58 WIB
Taksi uber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6/2015). Kahfi Dirga Cahya/KOMPAS.comTaksi uber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6/2015).
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Organda DKI meminta masyarakat melihat kasus taksi Uber dari beragam sisi. Sehingga tidak muncul persepsi salah atas penangkapan dan pelaporan taksi Uber tersebut.

Pertama, dilihat dari aspek perizinan secara umum, Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, kasus taksi Uber harus dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selain itu, juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umun.

"Dengan tegas sudah mengatur bahwa operator angkutan umum baik barang maupun orang haruslah berbadan hukum baik PT maupun koperasi," kata Shafruhan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Aspek selanjutnya, dapat dilihat dari perizinan khusus yang tertera dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 1026 Tahun 1991. Di sana telah mengatur dengan sangat tegas kriteria angkutan umum khususnya taksi dengan berbagai spesifikasi syarat dan ketentuan.

"Dari sisi pelanggaran sudah sangat jelas, bahwa pengoperasian taksi Uber berkedok aplikasi adalah pelanggaran terhadap perizinan umum dan khusus," kata Shafruhan.

Aspek lainnya, berupa tindak pidana, yakni taksi Uber melakukan penipuan. Hal ini berkaitan dengan penawaran yang dilakukan Uber berupa jasa transportasi taksi. "Karena yang ditawarkan kepada pengguna jasa adalah 'taksi' namun yang datang bukan taksi karena mobil-mobil pribadi tersebut tidak masuk dalam spesifikasi taksi sebagaimana peraturan pemerintah," kata Shafruhan.

Shafruhan juga meminta Pemerintah untuk menelaah sistem pembayaran taksi Uber. Ia menilai ada indikasi pelanggaran soal tranksasi lintas negara. "Terindikasi merupakan transaksi pencucian uang karena merchant dari visa tersebut berada di luar negeri (San Fransisco) sedangkan transaksinya dilakukan di Indonesia, tanpa badan hukum atau partner lokal yang berbadan hukum," ucap Shafruhan.

Sisi lainnya yang tak kalah penting, kata Sharufhan, soal pencegahan. Regulasi tentang angkutan jalan mempersyaratkan bahwa operator angkutan umum baik barang maupun orang ikut bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jasa/penumpang.

"Oleh karenanya bila Uber tidak memiliki badan hukum yang jelas siapa yang bertanggung jawab bila terjadi risiko kepada penumpangnya," tegas Shafruhan.

Terakhir, Shafruhan menyebut pihak-pihak yang ikut bekerjasama dengan Uber dapat dijerat dengan hukum. Salah satunya dikenakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana.
"Untuk itu kepada pihak-pihak yang berkicau atas sweeping yang dilakukan kepolisian merupakan indikasi dari 'pengkhianat bangsa' dan penghianat hukumannya," tutup Shafruhan. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Dinas LH DKI: Uji Emisi Sepeda Motor Secara Masif Dalam Tahap Persiapan

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Harga Cabai Rawit Merah Naik, Pedagang Kurangi Stok Jualan

Megapolitan
Polisi Kesulitan Ungkap Kelompok Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel

Polisi Kesulitan Ungkap Kelompok Pembacok 2 Remaja di Rengas Tangsel

Megapolitan
2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

2 Aktivis Papua Ditangkap dengan Tuduhan Pengeroyokan dan Pencurian

Megapolitan
Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Mayat di Jalan Swadharma Pesanggrahan Negatif Covid-19 dan Tak Ada Bekas Kekerasan

Megapolitan
Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Ditertibkan Saat Main Skateboard di Trotoar Bundaran HI, Pria Ini Mengaku Ditendang Satpol PP

Megapolitan
Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Pria yang Lakukan Parkour di Flyover Kemayoran Diamankan Polisi, lalu Dipulangkan Usai Diberi Peringatan

Megapolitan
Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Cerita Aziz, Juru Parkir yang Berjalan Merangkak Saat Mencari Rezeki demi Orang Tua Pergi Umrah

Megapolitan
Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Jenazah Pria Ditemukan Tergeletak di Trotoar di Pesanggrahan

Megapolitan
Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Dishub: Belum Ada Layanan dan Izin Operasi Taksi Udara di Tangsel

Megapolitan
Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Virus Corona Baru yang Masuk Lewat Soetta Lebih Menular dan Mematikan

Megapolitan
1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

1.000 Pengemudi Transportasi Umum di Kota Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Rencana KBM Tatap Muka di Tangsel, PAUD dan TK Dibuka Paling Akhir

Megapolitan
Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Untuk Pertama Kalinya, Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Benarkah Corona Sudah Terkendali?

Megapolitan
Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Dishub Tegaskan Belum Ada Izin Taksi Udara di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X