Kompas.com - 22/06/2015, 10:58 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Organda DKI meminta masyarakat melihat kasus taksi Uber dari beragam sisi. Sehingga tidak muncul persepsi salah atas penangkapan dan pelaporan taksi Uber tersebut.

Pertama, dilihat dari aspek perizinan secara umum, Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, kasus taksi Uber harus dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selain itu, juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umun.

"Dengan tegas sudah mengatur bahwa operator angkutan umum baik barang maupun orang haruslah berbadan hukum baik PT maupun koperasi," kata Shafruhan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Aspek selanjutnya, dapat dilihat dari perizinan khusus yang tertera dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 1026 Tahun 1991. Di sana telah mengatur dengan sangat tegas kriteria angkutan umum khususnya taksi dengan berbagai spesifikasi syarat dan ketentuan.

"Dari sisi pelanggaran sudah sangat jelas, bahwa pengoperasian taksi Uber berkedok aplikasi adalah pelanggaran terhadap perizinan umum dan khusus," kata Shafruhan.

Aspek lainnya, berupa tindak pidana, yakni taksi Uber melakukan penipuan. Hal ini berkaitan dengan penawaran yang dilakukan Uber berupa jasa transportasi taksi. "Karena yang ditawarkan kepada pengguna jasa adalah 'taksi' namun yang datang bukan taksi karena mobil-mobil pribadi tersebut tidak masuk dalam spesifikasi taksi sebagaimana peraturan pemerintah," kata Shafruhan.

Shafruhan juga meminta Pemerintah untuk menelaah sistem pembayaran taksi Uber. Ia menilai ada indikasi pelanggaran soal tranksasi lintas negara. "Terindikasi merupakan transaksi pencucian uang karena merchant dari visa tersebut berada di luar negeri (San Fransisco) sedangkan transaksinya dilakukan di Indonesia, tanpa badan hukum atau partner lokal yang berbadan hukum," ucap Shafruhan.

Sisi lainnya yang tak kalah penting, kata Sharufhan, soal pencegahan. Regulasi tentang angkutan jalan mempersyaratkan bahwa operator angkutan umum baik barang maupun orang ikut bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jasa/penumpang.

"Oleh karenanya bila Uber tidak memiliki badan hukum yang jelas siapa yang bertanggung jawab bila terjadi risiko kepada penumpangnya," tegas Shafruhan.

Terakhir, Shafruhan menyebut pihak-pihak yang ikut bekerjasama dengan Uber dapat dijerat dengan hukum. Salah satunya dikenakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana.
"Untuk itu kepada pihak-pihak yang berkicau atas sweeping yang dilakukan kepolisian merupakan indikasi dari 'pengkhianat bangsa' dan penghianat hukumannya," tutup Shafruhan. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

Megapolitan
Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Megapolitan
Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Megapolitan
Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Megapolitan
Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Megapolitan
Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Megapolitan
Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Megapolitan
Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke 'Pet Shop', Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke "Pet Shop", Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Megapolitan
Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Megapolitan
Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Megapolitan
Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Megapolitan
Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Megapolitan
Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Megapolitan
Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.