Kompas.com - 22/06/2015, 14:18 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
BEKASI, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat mengumumkan bahwa mulai Juni hingga Agustus, sejumlah wajib pajak akan dipanggil. Pemanggilan mereka terkait dugaan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS) atau biasa disebut faktur fiktif.

"Pemanggilan ini dimulai dari tanggal 19 kemarin. Sudah ada beberapa yang mengakui kalau mereka menggunakan faktur pajak fiktif. Lima orang wajib pajak menyatakan akan membayar bulan ini," ujar Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Angin Priyatno, di Bekasi, Senin (22/6/2015).

Sampai pertengahan Juni nanti, ada sekitar 122 wajib pajak yang akan dipanggil.

Mereka berasal dari wilayah Jawa Barat II seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan.

Jumlah PPN (pajak pertambahan nilai) yang diprediksi akan didapat adalah sebesar Rp 331 miliar. Angin mengatakan pemanggilan ini akan fokus terhadap kasus faktur pajak fiktif.

"Kita punya detailnya yang akan kita sodorkan ke wajib pajak. Di sana ada surat pernyataan kalau dia mengakui kesalahannya dan dia harus menyatakan akan membayar pajaknya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya," ujar Angin.

Angin menjelaskan lebih lanjut mengenai faktur pajak fiktif ini. Kasus semacam ini bisa terjadi ketika perusahaan A ingin membeli suatu barang dengan perusahaan B.

Akan tetapi, faktur yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah faktur keluaran perusahaan C. Biasanya, hal tersebut dilakukan karena pajak yang harus dibayar menjadi lebih murah.

Dalam kasus ini, perusahaan B bisa saja merupakan oknum yang bekerjasama dengan perusahaan C. Sedangkan perusahaan C dinilai benar-benar merupakan penerbit faktur fiktif.

Sementara perusahaan A, bisa saja tidak mengetahui bahwa faktur pembelian barangnya adalah fiktif. Akan tetapi, bisa saja perusahaan A mengetahui hal tersebut.

"Jadi ini biasanya ada pengusaha yang inginnya barang yang dibeli itu bagus tetapi murah. Caranya mungkin inisiatif sendiri, pembelian dikurangi PPN aja," ujar Angin.

Apabila setelah melunasi utang-utang pajak perusahaan kembali menggunakan faktur pajak fiktif, bukan tidak mungkin mereka akan mengikuti proses pengadilan secara hukum. Begitupula dengan penerbit faktur pajak fiktif tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan KPK Tak Tahan Eks Dirjen Kementan meski Sudah 6 Tahun Jadi Tersangka

Alasan KPK Tak Tahan Eks Dirjen Kementan meski Sudah 6 Tahun Jadi Tersangka

Megapolitan
Oknum di Polsek Pancoran Disebut Peras Pelapor Kasus Penipuan, Ini Penjelasan Polisi

Oknum di Polsek Pancoran Disebut Peras Pelapor Kasus Penipuan, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Megapolitan
Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.