Inikah Rencana Pemprov DKI untuk Kampung Pulo?

"Nyaris tidak pernah ada yang tertulis, kalau ada aturan baru, yang menyangkut kehidupan (mengenai) tata kota, apalagi peta-peta, peta bidang. Tidak bisa sampai terbuka dengan alasan warga ini ilegal yang akan direlokasi dan sebagainya. Apalagi kalau yang minta dari LSM atau LBH, itu tidak pernah," ujar Sandyawan.

Sandyawan mengatakan, pihaknya tidak menolak pemerintah melakukan normalisasi. Tetapi, hendaknya menyerap aspirasi dan mempelajari sosial warga. Komunitasnya mendorong pemerintah menata Kampung Pulo. Konsepnya yakni dengan membuat Kampung Susun Manusiawi.

Ia menggagas ke pemerintah mengenai pembangunan tempat tinggal vertikal empat lantai. Tempat tinggal vertikal itu nantinya adalah rusunami atau rumah susun milik. Tidak seperti yang direncanakan pemerintah mengenai pembangunan rusun sewa di kawasan tersebut.

"Kita akan mencoba mengembangkan masalah ini menjadi usulan-usulan yang konstruktif untuk pembangunan bantaran sungai. Diharapkan usulan kita memberikan alternatif," ujarnya.

Sebab, cara pemerintah merelokasi warga misalnya ke Rusun Jatinegara Barat menurutnya tidak tepat. Cara itu dianggap tidak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga. Rusun itu terlalu tinggi, dan mematikan lapangan kerja warga Kampung Pulo yang terbiasa dengan usaha rumahan.

"Aspek soasial ekonomi tidak pernah dihitung. Warga Kampung Pulo banyak menjadikan rumah sebagai sekor usaha. Jadi nanti lantai dasar Kampung Susun ini merupakan tempat usaha," ujar Sandyawan.

Dia berharap, pemda DKI mau menerima konsepnya. Apalagi, Joko Widodo semasa menjadi Gubernur DKI pernah sepakat dengan konsepnya. Belakangan, setelah tujuh bulan menjabat, ia menyebut ada perubahan kebijakan.

Namun, Sandyawan mengaku pernah bertemu dengan Jokowi di Istana untuk membicarakan hal ini. Jokowi, sebutnya, kembali menyetujui konsep tersebut.

"Tanggal 4 Juni itu saya sendiri ke Istana. Dan Pak Jokowi bilang, yang lama itu dilanjutkan," klaimnya.