Adapun beberapa program yang disetujui untuk dijalankan oleh PT Jakpro seperti pembangunan 13.000 unit rusun, wisma atlet, pembangunan insinerator pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), akuisisi perusahaan yang potensial, serta rencana pelimpahan beberapa BUMD untuk bergabung ke dalam Jakpro.
Bahkan, lanjut dia, anggaran pembelian lahan juga akan dialihkan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke Jakpro. "Tapi, kalau semua fungsi anggaran untuk melayani warga diserahkan untuk BUMD dengan postur anggaran PMP ke BUMD, seolah-olah DKI tidak punya belanja barang dan jasa. Padahal, belanja pegawainya tinggi, ini membuktikan Jakarta enggak benar, bayar gaji pegawai banyak, tapi enggak kerja," kata Basuki.
Di sisi lain, Basuki berharap PT Jakpro segera membentuk holdings seperti Temasek Holdings, perusahaan investasi milik Pemerintah Singapura. PT Jakpro bakal membawahkan BUMD-BUMD DKI lainnya. Mantan Bupati Belitung itu juga menargetkan, PT Jakpro sudah go public pada tahun 2018 mendatang.
"Siapa pun gubernurnya, tidak bisa memanfaatkan Jakpro jadi sapi perah. BUMD bukan untuk kepentingan pribadi. Pokoknya selain Jakpro, Bank DKI juga sudah harus bisa go public akhir 2017," kata Basuki.