Kompas.com - 27/06/2015, 09:18 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek, menilai, ada yang keliru dalam penilaian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, kata Hamdi, penilaian yang dilakukan oleh BPK hanya mengacu pada harus terserapnya anggaran, tanpa melihat efektivitas penggunaannya.

Menurut Hamdi, selama ini banyak yang selalu mendapat nilai tertinggi dari BPK, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP), padahal penggunaan anggarannya tidak efektif.

"Di kota tempat saya tinggal itu kerjaan pemerintahnya cuma bongkar pasang trotoar setahun bisa berapa kali. Memang sih jadi tinggi penyerapan anggarannya. Makanya, BPK juga selalu ngasih nilai bagus," ujar Hamdi seusai acara diskusi publik Menakar Peluang Ahok Maju sebagai Calon Independen, di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Contoh lain yang dipaparkan oleh Hamdi adalah mengenai daerah yang menggelontorkan anggaran yang besar untuk penceramah. Padahal, bila dicermati, penggunaannya tidak wajar.

"Anggaran Rp 10 miliar bayar ustaz buat ceramah selama 10 jam. Enggak tahu ustaznya ngomong apa saja satu jam Rp 1 miliar," ujar Hamdi.

Atas dasar itu, Hamdi menganggap harus ada sedikit perubahan dalam cara penilaian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.

Sebab, kata dia, BPK tidak boleh hanya melihat dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari efektivitas penggunaannya.

Hamdi menyampaikan hal tersebut menanggapi penilaian sejumlah kalangan yang menilai kinerja Pemprov DKI selama di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama buruk karena rendahnya penyerapan anggaran.

Ahok, sapaan Basuki, sendiri telah berulang kali menyatakan ia tidak peduli dengan rendahnya penyerapan. Ia menilai jauh lebih baik apabila anggaran tidak digunakan sama sekali ketimbang digunakan, tetapi diselewengkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Megapolitan
Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Megapolitan
Bangunan Ruko Dua Lantai Habis Terbakar Diduga akibat Sepeda Listrik Dicas 'Overtime'

Bangunan Ruko Dua Lantai Habis Terbakar Diduga akibat Sepeda Listrik Dicas "Overtime"

Megapolitan
Viral Pemotor Ngebut dan Terlindas di JLNT Casablanca, Polisi Mengaku Tak Tahu

Viral Pemotor Ngebut dan Terlindas di JLNT Casablanca, Polisi Mengaku Tak Tahu

Megapolitan
Empat Kios di Duren Sawit Terbakar Minggu Dini Hari, Api Diduga Berasal dari Kompor Gas

Empat Kios di Duren Sawit Terbakar Minggu Dini Hari, Api Diduga Berasal dari Kompor Gas

Megapolitan
37 Calon PMI Korban Penyaluran Tenaga Kerja Ilegal Siap Dipulangkan

37 Calon PMI Korban Penyaluran Tenaga Kerja Ilegal Siap Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila | Alasan Pecatan TNI dan Rekannya Incar Toko Emas

[POPULER JABODETABEK] Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Pemuda Pancasila | Alasan Pecatan TNI dan Rekannya Incar Toko Emas

Megapolitan
Diduga akibat Ledakan Tabung Kompresor, Dua Orang di Tanah Abang Alami Luka Bakar

Diduga akibat Ledakan Tabung Kompresor, Dua Orang di Tanah Abang Alami Luka Bakar

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang

Megapolitan
Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Megapolitan
Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Megapolitan
Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.