"Sangat mungkin sekali direvisi perjanjiannya. Kita anggap kerja sama yang dibuat kemarin sangat sederhana," ujar Neneng di Bekasi, Sabtu (27/6/2015).
Neneng mengatakan, sebenarnya dia melihat adanya pelabuhan di utara Bekasi akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut, perjanjian kerja sama harus dilakukan secara matang. Jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat pembangunan tersebut berhenti di tengah jalan.
"Saya berharap pelabuhan itu bisa jadi karena potensinya itu sangat bagus. Tapi, ya harus benar yakin, ini harus benar-benar jalan pembangunannya," ujar Neneng.
Sebelumnya, melalui organisasi Aliansi Utara, warga yang tinggal di bagian utara Bekasi mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membangun Pelabuhan Tarumanegara. Ketua Aliansi Utara Sanusi Nasihun mengatakan, pembangunan pelabuhan ini sebenarnya sudah direncanakan tujuh tahun lalu. Akan tetapi, realisasinya belum terlihat hingga saat ini.
Padahal, kata Sanusi, sudah ada investor yang ingin membangun pelabuhan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak perlu mengeluarkan dana dari APBD. Hal yang terjadi saat ini, kata Sanusi, Pemkab Bekasi justru belum mengeluarkan surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) tanah tersebut.
"Saya sampaikan rencana pembangunan pelabuhan enggak bisa diundur lagi. Pembangunan ini tidak gunakan dana APBD kok dan ini pakai dana investor," ujar Sanusi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.