Kompas.com - 01/07/2015, 10:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta.
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta anggota DPRD untuk memberi solusi atas rencana pembangunan light rail transit (LRT). Ia mengimbau anggota DPRD untuk tidak sekadar memberi kritik semata. 

"(Anggota) DPRD kalau enggak setuju (proyek pembangunan LRT), kasih tahu gimana caranya. Macetnya Jakarta sudah parah, LRT masuknya ke UU khusus Perkeretaapian, salahnya di mana?" kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (1/7/2015). 

Basuki merencanakan menunjuk PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya untuk membangun infrastruktur LRT. Pemprov DKI pun akan menganggarkan sebesar Rp 7,7 triliun untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Jakpro di dalam APBD Perubahan DKI 2015.

Basuki mengatakan, pihaknya berhak memberikan PMP itu kepada PT Jakpro karena sudah diatur dalam Perda Penyertaan Modal. DPRD, kata dia, memutuskan Pemprov DKI harus memberi modal kepada PT Jakpro senilai Rp 10 triliun.

Hingga kini, DKI baru memberi modal sebesar Rp 2 triliun kepada PT Jakpro. "Artinya DKI ada kewajiban bayar sisanya. Kalau dia (PT Jakpro) sudah dapat uangnya, mau bangun LRT, boleh enggak? Boleh, asal dia (PT Jakpro) harus lelang pembangunannya," kata Basuki. 

"Kalau saya beri BUMD, besaran PMP yang lebih besar dari aturan Perda, baru enggak boleh. Kamu tanya deh anggota DPRD yang ngomong tolak LRT siapa, agak bodoh dia," seloroh Basuki lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana dan anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman mempermasalahkan penunjukkan langsung dua BUMD itu untuk membangun LRT.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka berpendapat, seharusnya Basuki mengacu pada aturan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama Pemerintah dengan BUMD.

Pemprov DKI tidak bisa menunjuk langsung BUMD, harus melakukan lelang tender terlebih dahulu. Anggaran LRT dipermasalahkan karena harus mendapat persetujuan DPRD dahulu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Dikeluhkan Ambil Foto Perumahan Tanpa Izin, Google Minta Maaf dan Hapus Pemetaan Perumahannya

Megapolitan
Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Mobil Keluar Jalur dan Terbalik di Puri Kembangan, Pengemudi Luka-luka

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Utara

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Kasus Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga, Istri Korban Kecewa RS di Salemba Berbohong

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang dan Pemegang KJP Bisa Dapat Lebih Murah di Mini DC

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 5 Kasus di Kota Tangerang, 23 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan 'Uang Lelah' Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Pemkot Depok Kucurkan "Uang Lelah" Rp 85 Juta untuk Atlet yang Berlaga di PON Papua

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

UPDATE 27 Oktober: 8 Pasien Covid-19 di Depok Selesai Isolasi, 1 Orang Wafat

Megapolitan
Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental

Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental

Megapolitan
Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.