Ahok: Kalau DPRD Enggak Setuju LRT, Kasih Tahu Cara Atasi Macet Jakarta

Kompas.com - 01/07/2015, 10:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta.
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta anggota DPRD untuk memberi solusi atas rencana pembangunan light rail transit (LRT). Ia mengimbau anggota DPRD untuk tidak sekadar memberi kritik semata. 

"(Anggota) DPRD kalau enggak setuju (proyek pembangunan LRT), kasih tahu gimana caranya. Macetnya Jakarta sudah parah, LRT masuknya ke UU khusus Perkeretaapian, salahnya di mana?" kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (1/7/2015). 

Basuki merencanakan menunjuk PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya untuk membangun infrastruktur LRT. Pemprov DKI pun akan menganggarkan sebesar Rp 7,7 triliun untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Jakpro di dalam APBD Perubahan DKI 2015.

Basuki mengatakan, pihaknya berhak memberikan PMP itu kepada PT Jakpro karena sudah diatur dalam Perda Penyertaan Modal. DPRD, kata dia, memutuskan Pemprov DKI harus memberi modal kepada PT Jakpro senilai Rp 10 triliun.

Hingga kini, DKI baru memberi modal sebesar Rp 2 triliun kepada PT Jakpro. "Artinya DKI ada kewajiban bayar sisanya. Kalau dia (PT Jakpro) sudah dapat uangnya, mau bangun LRT, boleh enggak? Boleh, asal dia (PT Jakpro) harus lelang pembangunannya," kata Basuki. 

"Kalau saya beri BUMD, besaran PMP yang lebih besar dari aturan Perda, baru enggak boleh. Kamu tanya deh anggota DPRD yang ngomong tolak LRT siapa, agak bodoh dia," seloroh Basuki lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana dan anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman mempermasalahkan penunjukkan langsung dua BUMD itu untuk membangun LRT.

Mereka berpendapat, seharusnya Basuki mengacu pada aturan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama Pemerintah dengan BUMD.

Pemprov DKI tidak bisa menunjuk langsung BUMD, harus melakukan lelang tender terlebih dahulu. Anggaran LRT dipermasalahkan karena harus mendapat persetujuan DPRD dahulu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mertua Majelis Hakim Meninggal, Sidang Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Ditunda

Mertua Majelis Hakim Meninggal, Sidang Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Ditunda

Megapolitan
Satu Sekolah di Jakarta Utara Tutup akibat Covid-19

Satu Sekolah di Jakarta Utara Tutup akibat Covid-19

Megapolitan
67 Kasus Covid-19 Ditemukan di Sekolah, Anies Diminta Evaluasi Menyeluruh PTM 100 Persen

67 Kasus Covid-19 Ditemukan di Sekolah, Anies Diminta Evaluasi Menyeluruh PTM 100 Persen

Megapolitan
Ratusan Ribu Gram Narkoba Dimusnahkan, Polisi Klaim Selamatkan Jutaan Jiwa

Ratusan Ribu Gram Narkoba Dimusnahkan, Polisi Klaim Selamatkan Jutaan Jiwa

Megapolitan
PKS Ingatkan Anies soal Covid-19 di Jakarta: Jangan Sampai Kondisi Terburuk Terulang, Segera Evaluasi

PKS Ingatkan Anies soal Covid-19 di Jakarta: Jangan Sampai Kondisi Terburuk Terulang, Segera Evaluasi

Megapolitan
PTM 100 Persen di Tangsel, Sekolah Dibagi 2 Shift, Kantin Tak Boleh Buka

PTM 100 Persen di Tangsel, Sekolah Dibagi 2 Shift, Kantin Tak Boleh Buka

Megapolitan
Tindak Lanjuti Perintah Kapolda Metro Jaya, Polres Cari Lokasi Street Race di Kota Bekasi

Tindak Lanjuti Perintah Kapolda Metro Jaya, Polres Cari Lokasi Street Race di Kota Bekasi

Megapolitan
Warga Pesisir Jakarta Utara Diminta Waspadai Banjir Rob Sepekan ke Depan

Warga Pesisir Jakarta Utara Diminta Waspadai Banjir Rob Sepekan ke Depan

Megapolitan
Yusuf Mansur Kembali Jalani Sidang Perdata, Kali ini Terkait Program Tabung Tanah

Yusuf Mansur Kembali Jalani Sidang Perdata, Kali ini Terkait Program Tabung Tanah

Megapolitan
Kasus Omicron Meluas, Anies Diminta Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Kasus Omicron Meluas, Anies Diminta Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
Usai Didatangi Polisi, Haris Azhar dan Fatia Tiba di Mapolda Metro Jaya untuk Diperiksa Terkait Laporan Luhut

Usai Didatangi Polisi, Haris Azhar dan Fatia Tiba di Mapolda Metro Jaya untuk Diperiksa Terkait Laporan Luhut

Megapolitan
Kembali Gagal Berangkatkan Peserta Umrah, Pengusaha Travel di Depok Rugi

Kembali Gagal Berangkatkan Peserta Umrah, Pengusaha Travel di Depok Rugi

Megapolitan
Polisi Didorong Usut Tuntas Pengeroyokan yang Tewaskan Anggota TNI di Jakarta Utara

Polisi Didorong Usut Tuntas Pengeroyokan yang Tewaskan Anggota TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Diguyur Hujan Deras, 10 RT di Jakarta Barat Terendam Banjir hingga 60 Sentimeter

Diguyur Hujan Deras, 10 RT di Jakarta Barat Terendam Banjir hingga 60 Sentimeter

Megapolitan
Hujan Deras Landa Jakarta, Jalan di Depan Monas Direndam Banjir Setinggi 30 Sentimeter

Hujan Deras Landa Jakarta, Jalan di Depan Monas Direndam Banjir Setinggi 30 Sentimeter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.