Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua

Kompas.com - 05/07/2015, 15:53 WIB
Light Rapit Transit (LRT) yang beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia GoogleLight Rapit Transit (LRT) yang beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Izzul Waro mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).

Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT. 

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015). 

Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.

"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul. 

Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul. 

Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT. 

Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Setelah Ada Temuan Buaya 2,5 Meter, Damkar Kota Depok Sisir Kali Pesanggrahan Sawangan

Megapolitan
93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Kasatpol PP DKI: Satpol PP Jangan Dimaki, Jangan Dibenci

Megapolitan
Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Akan Maju Pilkada, Muhamad Resmi Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Megapolitan
Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengendara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengendara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X