Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2015, 11:06 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan reformasi birokrasi di Pemprov DKI sudah mulai berjalan. Hal ini terbukti dari keputusannya untuk menjadikan staf pejabat eselon serta mempromosikan pegawai eksternal untuk menjadi kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Bahkan, ia mengaku akan banyak mempromosikan camat menjadi kepala dinas. Sebab, lurah dan camat merupakan birokrat yang mengenal lingkungannya serta selalu turun ke lapangan. 

"Makanya saya yakin lurah dan camat adalah tempat yang paling bagus menilai orang untuk melayani di lapangan termasuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (6/7/2015). 

Hal itu pula yang membuat Basuki bersama Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI melakukan seleksi terbuka pertama kali kepada jabatan lurah dan camat. Sebab, menurut dia, yang terpenting adalah pejabat DKI berperan sebagai pelayan kepada warga, terutama dalam hal PTSP.

Hal itu, lanjut dia, terbukti dari pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK) di kelurahan sudah tidak ada yang dipungut uang. Basuki mengklaim PTSP yang terdapat di masing-masing kelurahan, kecamatan, dan Wali Kota sudah seperti pelayanan satu pintu di bank. Ia meyakini, secara bertahap warga DKI semakin puas terhadap pelayanan pemerintah DKI.

"Artinya program reformasi birokrasi kami sudah mulai berjalan. Terus BUMD juga saya mulai ganti yang profesional, saya tidak pernah titip orang saya atau partai saya buat masuk jadi keanggotaan BUMD, semua melalui tes dan sistem," kata Basuki. 

Berharap pada generasi muda Pemprov DKI

Dalam pelantikan pejabat eselon II Jumat (3/7/2015) lalu, Basuki banyak mengambil Lurah dan Camat masuk ke dalam struktur SKPD. Mulai dari mantan Lurah Gondangdia Susan Jasmine Zulkifli yang dilantik menjadi Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI.

Kemudian mantan Camat Kepulauan Seribu Utara Edy Junaedi Harahap yang dilantik menjadi Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI, mantan Camat Jatinegara Andry Yansyah yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI, mantan Camat Tambora Isnawa Adji serta mantan Wakil Camat Tambora Ali Maulana Hakim yang menjabat sebagai Kepala serta Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI.

"Pak Isnawa pas jadi Wakil Kadis Kebersihan, dia lapor terus sungai-sungai bersih dari sampah, sudah enggak ada lagi tumpukan sampah di sungai besar Jakarta," kata Basuki. 

Pejabat yang dilantik Basuki pun berasal dari kalangan muda. Isnawa Adji merupakan PNS DKI kelahiran 1977, kemudian kepala dinas lain ada yang kelahiran 1973 dan 1974. Sehingga Basuki berharap penuh kepada generasi muda tersebut.

Saat melantik mereka, Basuki mengatakan akan ada dua risiko yang diterima ketika menjabat sebagai Kepala SKPD. Pertama, apabila mereka terbukti tidak berkinerja baik, akan langsung dijadikan staf dan selesai karier mereka di Pemprov DKI. Kedua, Basuki meminta mereka tidak berpikir untuk "bermain" APBD DKI.

"Jangan pernah berpikir kalian main-main mau nyolong Rp 10 miliar saja deh. Tapi enggak apa-apa, coba saja main sama saya, saya akan buru hartamu sampai habis," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Megapolitan
Jadwal Kereta Terakhir dari Manggarai ke Bekasi Terbaru 2023

Jadwal Kereta Terakhir dari Manggarai ke Bekasi Terbaru 2023

Megapolitan
Luhut Bakal Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Tak Ada Tugas Negara

Luhut Bakal Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Tak Ada Tugas Negara

Megapolitan
Jadwal Kereta Pertama dari Bekasi ke Manggarai Terbaru 2023

Jadwal Kereta Pertama dari Bekasi ke Manggarai Terbaru 2023

Megapolitan
Cegah Pencaplokan Lahan Terulang, Jakpro Diminta Tingkatkan Pengawasan Aset

Cegah Pencaplokan Lahan Terulang, Jakpro Diminta Tingkatkan Pengawasan Aset

Megapolitan
Diklaim Tak Izin Jakpro, Pemilik Ruko di Pluit asal Pakai Lahan Saluran Air dan Badan Jalan

Diklaim Tak Izin Jakpro, Pemilik Ruko di Pluit asal Pakai Lahan Saluran Air dan Badan Jalan

Megapolitan
Jakarta Kekurangan Alat Pantau Kualitas Udara, Greenpeace: Pemprov DKI Lalai

Jakarta Kekurangan Alat Pantau Kualitas Udara, Greenpeace: Pemprov DKI Lalai

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Luhut Berencana Hadiri Sidang Haris-Fatia pada 8 Juni

Kuasa Hukum Sebut Luhut Berencana Hadiri Sidang Haris-Fatia pada 8 Juni

Megapolitan
Kurangi Macet di Condet, GIS Dorong Muridnya Naik Mobil Jemputan

Kurangi Macet di Condet, GIS Dorong Muridnya Naik Mobil Jemputan

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Minta Kontraktor Bongkar Sendiri Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah

Satpol PP Jakbar Minta Kontraktor Bongkar Sendiri Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah

Megapolitan
Jakpro Tegaskan Lahan yang Dicaplok Ruko di Pluit Bukan Badan Jalan

Jakpro Tegaskan Lahan yang Dicaplok Ruko di Pluit Bukan Badan Jalan

Megapolitan
Terungkap di Sidang Perdana, Pesan Suara Mario Dandy dan Teka-teki yang Teriak 'Free Kick'

Terungkap di Sidang Perdana, Pesan Suara Mario Dandy dan Teka-teki yang Teriak "Free Kick"

Megapolitan
Segel Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah, Satpol PP: Pembangunan Tak Boleh Dilanjut

Segel Tower BTS Tak Berizin di Taman Semanan Indah, Satpol PP: Pembangunan Tak Boleh Dilanjut

Megapolitan
GIS Tak Bisa Paksa Murid Ikut Jemputan Sekolah demi Kurangi Macet Condet

GIS Tak Bisa Paksa Murid Ikut Jemputan Sekolah demi Kurangi Macet Condet

Megapolitan
Dituding Biang Macet di Condet, Manajemen GIS: Kami Enggak Defensif, Kami Evaluasi...

Dituding Biang Macet di Condet, Manajemen GIS: Kami Enggak Defensif, Kami Evaluasi...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com