Kompas.com - 06/07/2015, 18:14 WIB
Anggota V BPK Moermahadi Soerdja Djanegara (kiri) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kanan) dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/7/2015) Kompas.com/Alsadad RudiAnggota V BPK Moermahadi Soerdja Djanegara (kiri) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kanan) dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/7/2015)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan itulah yang menyebabkan BPK hanya mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

Permasalahan tersebut dibacakan oleh anggota V BPK, Moermahadi Soerdja Djanegara, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/7/2015).

Berikut beberapa poin yang menjadi dasar bagi BPK mengeluarkan opini WDP untuk DKI Jakarta:

• Saldo piutang pajak bumi dan bangunan—pedesaan dan perkotaan—tidak dapat ditelusuri, dan koreksi pencatatan yang dilakukan Pemprov DKI tidak didukung dokumen sumber.

• Saldo piutang pajak kendaraan bermotor senilai Rp 20,14 miliar tidak didukung data wajib pajak, jenis kendaraan, nilai jual kendaraan bermotor, dan masa pajak terutang yang lengkap dan akurat.

• Rekomendasi BPK pada temuan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya terkait aset yang bersifat tetap belum ditindaklanjuti secara memadai oleh Pemprov DKI.

   Oleh karena itu, BPK masih menemukan permasalahan signifikan pada sistem informasi pengelolaan aset tetap yang belum dapat menyajikan data rincian aset tetap untuk mendukung pencatatan sesuai standar akuntansi pemerintah atas saldo awal ataupun mutasi aset tetap tahun 2014.

• Penghapusan aset tetap senilai Rp 168,01 miliar tidak berdasarkan usulan penghapusan dari SKPD pengguna barang dan SK penghapusan dari gubernur. Perbedaan data nilai penghapusan aset yang dihapuskan di BPKD dan koreksi pencatatan atas saldo aset yang dihapuskan tidak dapat ditelusuri.

• Pengendalian pencatatan dan pengamanan aset lainnya—kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp 3,58 triliun—kurang memadai sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran pencatatannya dan berisiko terhadap keamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

• Rekomendasi BPK pada temuan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 agar Pemprov DKI menerapkan mekanisme penggunaan uang persediaan dengan menggunakan sistem revolving fund belum dilaksanakan sehingga BPK masih menemukan pencatatan belanja pada 15 SKPD senilai Rp 268,87 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.

• Pencatatan realisasi biaya operasional pendidikan berupa belanja pegawai senilai Rp 249,10 miliar dan belanja barang jasa senilai Rp 1,27 triliun hanya berdasar data jumlah dana yang ditransfer ke sekolah, bukan berdasar bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di sekolah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Daftar 21 Rumah Sakit Rujukan di Depok

Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Daftar 21 Rumah Sakit Rujukan di Depok

Megapolitan
Ruko di Cengkareng Kebakaran, 70 Personel Berupaya Padamkan Api

Ruko di Cengkareng Kebakaran, 70 Personel Berupaya Padamkan Api

Megapolitan
Polisi Minta Pedagang Tak Takut Melaporkan Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Polisi Minta Pedagang Tak Takut Melaporkan Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Megapolitan
Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Megapolitan
Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang, PKL Diminta Rp 5.000 Tiap Malam Minggu

Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang, PKL Diminta Rp 5.000 Tiap Malam Minggu

Megapolitan
Dinkes DKI Imbau Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tak Perlu ke Rumah Sakit

Dinkes DKI Imbau Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tak Perlu ke Rumah Sakit

Megapolitan
Anies Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Atasi Kemacetan Jakarta

Anies Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Atasi Kemacetan Jakarta

Megapolitan
International Youth Championship di JIS Akan Digelar Tanpa Penonton

International Youth Championship di JIS Akan Digelar Tanpa Penonton

Megapolitan
Jakpro Pastikan International Youth Championship Digelar 5 Februari 2022

Jakpro Pastikan International Youth Championship Digelar 5 Februari 2022

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Polri Melonjak 45 Persen dalam Sepekan Terakhir

Pasien Covid-19 di RS Polri Melonjak 45 Persen dalam Sepekan Terakhir

Megapolitan
Lanjutan Kasus Pencemaran Nama Baik Anak Ahok, Ayu Thalia Tidak Ditahan Usai 5 Jam Pemeriksaan

Lanjutan Kasus Pencemaran Nama Baik Anak Ahok, Ayu Thalia Tidak Ditahan Usai 5 Jam Pemeriksaan

Megapolitan
Muatan Tanah dari Truk Tumpah di Simpang Cengkareng, Petugas Bersihkan hingga 2,5 Jam

Muatan Tanah dari Truk Tumpah di Simpang Cengkareng, Petugas Bersihkan hingga 2,5 Jam

Megapolitan
Pemuda di Jatiwaringin Tewas Disekap dengan Tali dan Lakban yang Dibeli Sendiri

Pemuda di Jatiwaringin Tewas Disekap dengan Tali dan Lakban yang Dibeli Sendiri

Megapolitan
7 Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran, Polisi Sebut Ikut-ikutan Anak SMP

7 Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran, Polisi Sebut Ikut-ikutan Anak SMP

Megapolitan
Penyebab Kematian Pemuda di Jatiwaringin Bekasi Terungkap, Aliran Napas Tertutup Saat Disekap

Penyebab Kematian Pemuda di Jatiwaringin Bekasi Terungkap, Aliran Napas Tertutup Saat Disekap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.