Kompas.com - 06/07/2015, 20:03 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama "membajak" dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk bekerja di Pemerintah Provinsi DKI. Hal ini menyusul opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas laporan keuangan DKI selama dua tahun berturut-turut.  

"Tahun ini, kami sudah menarik dua orang BPK masuk ke Pemprov DKI jadi PNS DKI. Mereka bekerja di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) DKI," kata Basuki di Balai Kota, Senin (6/7/2015). 

Pemprov DKI akan menerapkan sistem aktual basis dalam menyusun laporan keuangan. Nantinya semua transaksi yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan dikunci seperti sistem yang ada di perbankan. Untuk menerapkan sistem tersebut, Basuki mengaku memerlukan bantuan dari dua pegawai BPK tersebut.

"Mereka yang membuat sistem aktual basis tadi. Jadi, kami ingin mengikuti aturan yang ada," kata Basuki. 

Selain menerapkan sistem aktual basis ini, Basuki juga akan melakukan renegosiasi kontrak terhadap penggunaan aset. Pasalnya, ada beberapa kerja sama dengan pihak ketiga yang justru merugikan Pemprov DKI. Pemprov DKI juga mengkaji langkah atas peralihan aset DKI kepada pihak ketiga.

Ia juga berjanji akan memperbaiki laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. "Ada 60 hari masa perbaikan. Nanti diperbaiki dan dilengkapi dokumennya," kata Basuki.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan DKI tahun anggaran 2014, BPK menemukan bahwa permasalahan belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh Pemprov DKI. BPK menilai, kerja sama pengelolaan aset tersebut bisa membuat Pemprov DKI merugi hingga Rp 3,58 triliun.

"Ini tidak didukung dengan dokumen sumber berisiko pada keamanan aset. Piutang PBB, PKB tidak rinci. Pengendalian belanja modal atas paket lelang 85 paket terindikasi (kerugian) Rp 214,29 miliar. Atas dasar itu, BPK beropini laporan keuangan tahun anggaran 2014 wajar dengan pengecualian," kata anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Soermahadi Soerja Djanegara.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Megapolitan
Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Megapolitan
Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Megapolitan
Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Megapolitan
Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Megapolitan
Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Megapolitan
1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Megapolitan
Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Megapolitan
3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

Megapolitan
Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Megapolitan
Ibu Rumah Tangga Tewas Gantung Diri di Cipayung Depok

Ibu Rumah Tangga Tewas Gantung Diri di Cipayung Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.