Kompas.com - 07/07/2015, 13:45 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar keras tentang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2014.

Padahal, menurut dia, kesalahan-kesalahan yang ditemukan BPK itu sudah terjadi sejak zaman pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang justru saat itu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia pun meminta BPK untuk memeriksa serta mengaudit seluruh laporan keuangan yang terdapat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI. 

"Mulai sekarang, periksa saja DKI sekencang mungkin, periksa saja. Kalau perlu, bikin Ahok (Basuki) bisa sampai masuk penjara," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Meskipun demikian, Basuki meminta BPK menetapkan standar yang sama dalam mengaudit laporan keuangan di semua kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Selain itu, Basuki juga akan melakukan audit.

"Ada kepala daerah yang daerahnya dapat WTP, toh dia masuk penjara juga. Saya mau tahu ini, biar kita semua terbuka dan selesaikan masalah di republik ini supaya beres. Jangan BPK merasa kayak Tuhan Allah yang Mahakuasa saja di republik ini," kata Basuki lagi dengan nada suara meninggi. 

Pemprov DKI mendapat opini WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.

Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.

Temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI. Temuan itu adalah aset seluas 30,88 hektar di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset.

Selain itu, ada pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. Indikasi kerugiannya sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar.

Temuan lain yang perlu diwaspadai Pemprov DKI adalah penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Hal ini menyangkut tanah seluas 794.000 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Hal lain yang menyebabkan DKI dapat opini WDP adalah anggapan bahwa Pemprov DKI kurang bisa menjaga aset dan berakibat pada beralihnya aset ke pihak ketiga. Akibatnya, hal itu berpotensi merugikan daerah senilai Rp 3,58 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Yaris dan Pengemudi Pajero yang Menamparnya di Tol Sepakat Berdamai

Sopir Yaris dan Pengemudi Pajero yang Menamparnya di Tol Sepakat Berdamai

Megapolitan
Wanda Hamidah Bakal Diperiksa dalam Kasus Dugaan Perusakan yang Dilaporkan Mantan Suaminya

Wanda Hamidah Bakal Diperiksa dalam Kasus Dugaan Perusakan yang Dilaporkan Mantan Suaminya

Megapolitan
Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero Cabut Laporan di Polda Metro Jaya

Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero Cabut Laporan di Polda Metro Jaya

Megapolitan
Dinas Lingkungan Hidup Se-Jabodetabek Akan Duduk Bareng Bahas Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Dinas Lingkungan Hidup Se-Jabodetabek Akan Duduk Bareng Bahas Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Megapolitan
Mantan Suami Wanda Hamidah Datangi Polres Metro Depok, Serahkan Bukti Kasus Dugaan Perusakan

Mantan Suami Wanda Hamidah Datangi Polres Metro Depok, Serahkan Bukti Kasus Dugaan Perusakan

Megapolitan
4 Juni 2022, Ancol Hanya Dibuka untuk Pemilik Tiket Formula E Jakarta

4 Juni 2022, Ancol Hanya Dibuka untuk Pemilik Tiket Formula E Jakarta

Megapolitan
Polisi Buru Pelajar yang Diduga Pelaku Utama dalam Tawuran yang Tewaskan Remaja di Kemayoran

Polisi Buru Pelajar yang Diduga Pelaku Utama dalam Tawuran yang Tewaskan Remaja di Kemayoran

Megapolitan
Dinas LH Ungkap Alasan Sanksi Tilang Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi Sulit Diterapkan di Jakarta

Dinas LH Ungkap Alasan Sanksi Tilang Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi Sulit Diterapkan di Jakarta

Megapolitan
Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Peredaran Sabu dan Ekstasi, 2 Pengedar Ditangkap

Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Peredaran Sabu dan Ekstasi, 2 Pengedar Ditangkap

Megapolitan
Dilantik Wagub Jabar, Dani Ramdan Resmi Jadi Pj Bupati Bekasi yang Baru

Dilantik Wagub Jabar, Dani Ramdan Resmi Jadi Pj Bupati Bekasi yang Baru

Megapolitan
Siswa SMA di Kota Tangerang Kelebihan 391 Orang, Ombudsman Curiga Ada Jalur Masuk Tidak Resmi

Siswa SMA di Kota Tangerang Kelebihan 391 Orang, Ombudsman Curiga Ada Jalur Masuk Tidak Resmi

Megapolitan
Pencuri HP Masuk Gorong-gorong Usai Diteriaki Warga di Pasar Rebo, Damkar Bantu Cari

Pencuri HP Masuk Gorong-gorong Usai Diteriaki Warga di Pasar Rebo, Damkar Bantu Cari

Megapolitan
Jatuh dari Motor dan Terseret 6 Meter, Penipu yang Mengaku Anggota Polri Kritis

Jatuh dari Motor dan Terseret 6 Meter, Penipu yang Mengaku Anggota Polri Kritis

Megapolitan
Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero di Tol Melapor ke Polda Metro Jaya

Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero di Tol Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
SMAN di Kota Tangerang Kelebihan 391 Murid, SMKN Justru Kekurangan Siswa

SMAN di Kota Tangerang Kelebihan 391 Murid, SMKN Justru Kekurangan Siswa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.