Kompas.com - 07/07/2015, 13:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menghadiri rapat paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan anggaran 2014, di Balairung, Balai Kota, Senin (6/7/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar keras tentang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2014.

Padahal, menurut dia, kesalahan-kesalahan yang ditemukan BPK itu sudah terjadi sejak zaman pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang justru saat itu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia pun meminta BPK untuk memeriksa serta mengaudit seluruh laporan keuangan yang terdapat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI. 

"Mulai sekarang, periksa saja DKI sekencang mungkin, periksa saja. Kalau perlu, bikin Ahok (Basuki) bisa sampai masuk penjara," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Meskipun demikian, Basuki meminta BPK menetapkan standar yang sama dalam mengaudit laporan keuangan di semua kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Selain itu, Basuki juga akan melakukan audit.

"Ada kepala daerah yang daerahnya dapat WTP, toh dia masuk penjara juga. Saya mau tahu ini, biar kita semua terbuka dan selesaikan masalah di republik ini supaya beres. Jangan BPK merasa kayak Tuhan Allah yang Mahakuasa saja di republik ini," kata Basuki lagi dengan nada suara meninggi. 

Pemprov DKI mendapat opini WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.

Temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI. Temuan itu adalah aset seluas 30,88 hektar di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset.

Selain itu, ada pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. Indikasi kerugiannya sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar.

Temuan lain yang perlu diwaspadai Pemprov DKI adalah penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Hal ini menyangkut tanah seluas 794.000 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Hal lain yang menyebabkan DKI dapat opini WDP adalah anggapan bahwa Pemprov DKI kurang bisa menjaga aset dan berakibat pada beralihnya aset ke pihak ketiga. Akibatnya, hal itu berpotensi merugikan daerah senilai Rp 3,58 triliun.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR Diduga Pikun, Polisi: Keluarganya Bilang Begitu

Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR Diduga Pikun, Polisi: Keluarganya Bilang Begitu

Megapolitan
Cegah Bentrokan, Polisi Bakal Tertibkan Atribut Ormas di Tangerang

Cegah Bentrokan, Polisi Bakal Tertibkan Atribut Ormas di Tangerang

Megapolitan
Sejumlah Pemuda Bawa Celurit Sambil Teriak 'Paket' di Cibubur, Ketua RT: Untung Warga Enggak Terpancing

Sejumlah Pemuda Bawa Celurit Sambil Teriak "Paket" di Cibubur, Ketua RT: Untung Warga Enggak Terpancing

Megapolitan
Polisi Tetapkan 5 Tersangka Bentrokan Ormas PP-FBR di Ciledug

Polisi Tetapkan 5 Tersangka Bentrokan Ormas PP-FBR di Ciledug

Megapolitan
Bentrokan Antar-ormas Kerap Terjadi di Ciledug, Polisi: Sudah Jadi Kebiasaan Mereka

Bentrokan Antar-ormas Kerap Terjadi di Ciledug, Polisi: Sudah Jadi Kebiasaan Mereka

Megapolitan
RS Polri Akan Periksa Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Besok

RS Polri Akan Periksa Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Besok

Megapolitan
Seorang Perempuan Tewas Tertabrak KRL di Klender

Seorang Perempuan Tewas Tertabrak KRL di Klender

Megapolitan
Rombongan Pemuda Bawa Senjata Tajam Sambil Teriak 'Paket' di Cibubur

Rombongan Pemuda Bawa Senjata Tajam Sambil Teriak "Paket" di Cibubur

Megapolitan
Diduga Kaget karena Letusan Ban, Seorang Pemuda Jatuh dan Tenggelam di Pelabuhan Sunda Kelapa

Diduga Kaget karena Letusan Ban, Seorang Pemuda Jatuh dan Tenggelam di Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Tak Ditahan Polisi

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Tak Ditahan Polisi

Megapolitan
Gas Bocor, 4 Kios di Duren Sawit Hangus Terbakar

Gas Bocor, 4 Kios di Duren Sawit Hangus Terbakar

Megapolitan
Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Diduga Alami Demensia

Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Diduga Alami Demensia

Megapolitan
Diduga Lecehkan Agama, Pria di Bekasi Diamankan Polisi

Diduga Lecehkan Agama, Pria di Bekasi Diamankan Polisi

Megapolitan
Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.