Ketua BPK: Beli Garam Pakai Uang Negara Satu Rupiah Pun Pasti Kami Periksa

Kompas.com - 07/07/2015, 15:52 WIB
" /> "indra.tramp"
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar angkat bicara perihal berbagai kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Pemprov DKI atas laporan keuangan tahun 2014. Termasuk tentang kekesalan Basuki atas sikap BPK yang memeriksa uang operasionalnya hingga biaya pembelian sayur mayur dan cabe-cabean. 

"Semua uang negara satu rupiah pun pasti kami periksa. Beli garam kalau pakai uang negara ya kami periksa, beli apapun pakai APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) ya kami periksa," kata Harry kepada Kompas.com, Selasa (7/7/2015). 

Mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu menegaskan BPK tidak akan memeriksa pengeluaran yang berasal dari anggaran pribadi Basuki.

"Ahok (Basuki) sebagai pribadi dan tidak mengambil uang APBD keluar Rp 10 miliar, kami enggak bisa periksa. Tetapi kalau dia sebagai Gubernur gunakan satu rupiah uang negara, ya pasti kami periksa," kata Harry. [Baca: Ahok: Ada Oknum BPK Tanya Uang Beli Cabai Berapa, Sayur Berapa, Gila... Hina Sekali]

Sebelumnya, Basuki merasa kesal karena gaji serta uang operasional yang diterimanya saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan kini menjadi Gubernur "diutak-atik" oleh BPK.

Bahkan, lanjut dia, BPK sampai memeriksa uang yang dipergunakan untuk membeli sayur-sayuran.

"Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabe dan beras enggak? Hal ini diulang sekarang dan sudah pernah diperlakukan sama saya waktu jadi Bupati Belitung Timur tahun 2005-2006 dulu. Ada oknum BPK tanya uang beli cabe berapa, sayur berapa, beras berapa. Gila, hina sekali," kata Basuki kesal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga ia meminta anggota BPK berani melakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.