Kompas.com - 09/07/2015, 13:30 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlalu menyalahkan Badan Pemeriksa Keuangan atas opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk tahun anggaran 2014. Menurut Sanusi, BPK merupakan lembaga negara yang paling memiliki kapabilitas untuk mengaudit manajemen keuangan suatu pemerintah daerah.

"Seharusnya keputusan BPK itu disikapi dengan arif. Jangan mengkambinghitamkan banyak pihak. Masing-masing institusi negara itu harus menghormati tentang profesionalismenya. BPK itu badan akuntabilitas negara loh," ujar Sanusi di gedung DPRD, Kamis (9/7/2015).

Sanusi menyayangkan sikap Ahok, sapaan Basuki yang malah menantang semua anggota BPK untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan seluruh harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). [Baca: BPK Curiga karena Tak Bisa Telusuri Rincian Pengeluaran Ahok dan Jajaran]

Hal tersebut diminta Basuki untuk mengetahui apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan terbebas dari korupsi. Menurut Sanusi, tindakan tersebut seolah-olah untuk menutupi kelemahan Pemprov DKI sendiri.

Seharusnya Basuki senang mendapatkan koreksi dari BPK. Temuan-temuan tersebut seharusnya diperbaiki. Bukan malah menganggap pengaudit dari BPK melakukan kesalahan dengan memberi opini WDP untuk Pemprov DKI. [Baca: Ahok: BPK Kasih Tahu Saya Pihak Mana yang Persulit, Mau Saya Pecat]

Apalagi, kata Sanusi, lembaga yang mengaudit bukanlah lembaga swasta yang belum terjamin profesionalismenya. Melainkan lembaga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Sekali lagi jangan mengkambinghitamkan kelemahan kita. Kalau kita enggak mampu, ya kita koreksi. Jangan enggak mampu, mengkambinghitamkan orang BPK yang tidak bersih," ujar Sanusi.

"Apa mungkin aparatur Pemda bersih. Ini kelemahan orang yang sangat lemah. Kelemahan orang yang sangat lemah adalah mengkambinghitamkan ketidakberdayaan untuk menutupi kelemahannya," kata Sanusi. [Baca: Ahok Tertawa BPK Ralat Rapor Belitung Timur dari WDP Jadi "Disclaimer"]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duka Nelayan Muara Angke, Mesin Mati saat Berlayar hingga Kapal Terbalik karena Badai

Duka Nelayan Muara Angke, Mesin Mati saat Berlayar hingga Kapal Terbalik karena Badai

Megapolitan
Pilunya Ibu 7 Anak yang Hanya Bisa Selamatkan Kipas Angin dan Wajan Saat Kebakaran Permukiman di Menteng

Pilunya Ibu 7 Anak yang Hanya Bisa Selamatkan Kipas Angin dan Wajan Saat Kebakaran Permukiman di Menteng

Megapolitan
Air Tanah di Jakut Tercemar E .Coli, Komisi D DPRD DKI Duga Ini Penyebabnya

Air Tanah di Jakut Tercemar E .Coli, Komisi D DPRD DKI Duga Ini Penyebabnya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Gurauan Ketua DPRD DKI Ingin 'Nyagub' Lawan Anies, Pengendara Pilih Beli BBM Eceran, BEM SI Demo Suarakan Petani hingga Harga BBM

[POPULER JABODETABEK] Gurauan Ketua DPRD DKI Ingin "Nyagub" Lawan Anies, Pengendara Pilih Beli BBM Eceran, BEM SI Demo Suarakan Petani hingga Harga BBM

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Depok

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Depok

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Utara

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Utara

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Pusat

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Pusat

Megapolitan
Terdakwa Tak Hadir karena Sakit, Sidang Kasus Paspor Meksiko Palsu Ditunda

Terdakwa Tak Hadir karena Sakit, Sidang Kasus Paspor Meksiko Palsu Ditunda

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Perhatikan Masalah Air Tanah yang Tercemar 'E.coli'

Pemprov DKI Diminta Perhatikan Masalah Air Tanah yang Tercemar "E.coli"

Megapolitan
Baznas Siapkan Rp 8,6 Miliar untuk Bedah Rumah di Jakarta Barat

Baznas Siapkan Rp 8,6 Miliar untuk Bedah Rumah di Jakarta Barat

Megapolitan
Audit Investigatif Dinilai Perlu untuk Cari Penyebab Trotoar Ambles di Puspemkot Tangerang

Audit Investigatif Dinilai Perlu untuk Cari Penyebab Trotoar Ambles di Puspemkot Tangerang

Megapolitan
Toko Emas di Kawasan Menteng Terbakar, Diduga akibat Tabung Gas 3 Kg Bocor

Toko Emas di Kawasan Menteng Terbakar, Diduga akibat Tabung Gas 3 Kg Bocor

Megapolitan
Kontrakan Tempat Ditemukan Granat dan Ratusan Peluru Pernah Disewa Purnawirawan TNI AU

Kontrakan Tempat Ditemukan Granat dan Ratusan Peluru Pernah Disewa Purnawirawan TNI AU

Megapolitan
Pihak TikTok Tidak Hadir, Sidang Gugatan Perdata yang Diajukan Warga Bekasi Ditunda

Pihak TikTok Tidak Hadir, Sidang Gugatan Perdata yang Diajukan Warga Bekasi Ditunda

Megapolitan
Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.