Kompas.com - 09/07/2015, 14:03 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi mengingatkan bahwa Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama selalu berpegang teguh pada prinsip pemerintahan yang transparan. Dengan prinsip tersebut, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2014.

"Sebetulnya kalau melihat filosofi awalnya Bapak Gubernur, dia selalu menyatakan tentang transparansi dan akuntabel. Maka seharusnya dapat WTP," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI, Kamis (9/7/2015).

Akan tetapi, hal tersebut tidak terlihat dari opini yang didapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Provinsi DKI justru mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun anggaran 2014.

Sanusi mengatakan, pemerintahan yang transparan dan akuntabel tidak terlihat jika mengacu pada hasil audit BPK. [Baca: Sanusi Sayangkan Sikap Ahok, Seharusnya Keputusan BPK Disikapi dengan Arif]

Menurut Sanusi, hasil audit BPK merupakan indikator untuk menentukan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah.

Opini WTP yang diterima pemerintah daerah menunjukkan bahwa manajemen keuangan dan aset sudah baik. Jika opini WTP belum didapat, itu menunjukkan bahwa manajemen keuangan pemerintah daerah belum baik dan harus diperbaiki.

"Jadi, sekali lagi, indikator utama dari transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang baik, manajemen yang baik dalam pemerintahan daerah adalah dari laporan BPK. Sekarang siapa lagi yang mau buat laporan kalau bukan BPK," ujar Sanusi.

"Artinya juga, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dipertanyakan, transparansi pemerintah daerah dipertanyakan, pengawasan pemerintah daerah terhadap keuangan daerah dipertanyakan," kata Sanusi.

Pemprov DKI mendapat opini WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.

Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.

Temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berusaha Blokade Jalan, Massa Mahasiswa Terlibat Aksi Saling Dorong dengan Polisi di Patung Kuda

Berusaha Blokade Jalan, Massa Mahasiswa Terlibat Aksi Saling Dorong dengan Polisi di Patung Kuda

Megapolitan
Kronologi Perampokan Toko Emas di Mal Kawasan Serpong: Datang, Tembak, Sikat lalu Kabur

Kronologi Perampokan Toko Emas di Mal Kawasan Serpong: Datang, Tembak, Sikat lalu Kabur

Megapolitan
Minum Obat Kuat untuk Berhubungan Badan dengan PSK, Seorang Pria Tewas di Balkon Apartemen

Minum Obat Kuat untuk Berhubungan Badan dengan PSK, Seorang Pria Tewas di Balkon Apartemen

Megapolitan
Ingin Ungkap Aksi Pencurian Pakaian Dalam Wanita di Cipete, Korban Diam-diam Lakukan Hal Ini

Ingin Ungkap Aksi Pencurian Pakaian Dalam Wanita di Cipete, Korban Diam-diam Lakukan Hal Ini

Megapolitan
Revitalisasi Halte Berpotensi Usik Cagar Budaya, Transjakarta Diminta Segera Merespons

Revitalisasi Halte Berpotensi Usik Cagar Budaya, Transjakarta Diminta Segera Merespons

Megapolitan
'Setiap Demo, Kami Dihalangi Kawat Berduri-Tembok Beton, Bukti Penghuni Istana dan Rakyat Berjarak...'

"Setiap Demo, Kami Dihalangi Kawat Berduri-Tembok Beton, Bukti Penghuni Istana dan Rakyat Berjarak..."

Megapolitan
Diiming-imingi Gaji Besar oleh Penyalur PMI Ilegal, Korban: Syaratnya Cuma Kartu Identitas dan Izin dari Suami

Diiming-imingi Gaji Besar oleh Penyalur PMI Ilegal, Korban: Syaratnya Cuma Kartu Identitas dan Izin dari Suami

Megapolitan
Grebek Pejabat ASN Dinas Pendidikan Jakbar Selingkuh, Sang Istri Bakal Mengadu ke Wali Kota Jakbar

Grebek Pejabat ASN Dinas Pendidikan Jakbar Selingkuh, Sang Istri Bakal Mengadu ke Wali Kota Jakbar

Megapolitan
Anies Diminta Hentikan Revitalisasi Halte yang Berpotensi Usik Visual Cagar Budaya

Anies Diminta Hentikan Revitalisasi Halte yang Berpotensi Usik Visual Cagar Budaya

Megapolitan
Wali Kota Idris: Perda Penyelenggaraan Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri

Wali Kota Idris: Perda Penyelenggaraan Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri

Megapolitan
Stok Vaksin Habis, Vaksinasi Dosis Empat bagi Nakes di Kabupaten Tangerang Jauh dari Target

Stok Vaksin Habis, Vaksinasi Dosis Empat bagi Nakes di Kabupaten Tangerang Jauh dari Target

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Luas Halte Bundaran HI Harus Bertambah, Mengikuti Kenaikan Jumlah Penumpang

Wagub DKI Sebut Luas Halte Bundaran HI Harus Bertambah, Mengikuti Kenaikan Jumlah Penumpang

Megapolitan
Seorang Perempuan di Cilandak Sudah 3 Kali Kehilangan Jemuran Pakaian Dalam, Aksi Pencurinya Terekam Ponsel

Seorang Perempuan di Cilandak Sudah 3 Kali Kehilangan Jemuran Pakaian Dalam, Aksi Pencurinya Terekam Ponsel

Megapolitan
Ratusan Massa Geruduk Balkot DKI untuk Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran

Ratusan Massa Geruduk Balkot DKI untuk Tagih Janji Anies Cabut Pergub Penggusuran

Megapolitan
Remaja 14 Tahun di Kelapa Gading Diduga Diperkosa Kakak Adik Tetangganya

Remaja 14 Tahun di Kelapa Gading Diduga Diperkosa Kakak Adik Tetangganya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.