Kompas.com - 09/07/2015, 15:45 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada sisi positif DKI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014.

Basuki yang sempat marah-marah terhadap temuan BPK, kini mengaku tidak mempersoalkan temuan BPK tersebut. 

"Kalau ada indikasi merugi, kan bisa diperbaiki dalam waktu 60 hari. Saya tidak mempersoalkan temuannya, saya justru juga senang karena anak buah saya yang kerjanya enggak bagus, hanya main-main gitu ya ketahuan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (9/7/2015).

Ahok, sapaan Basuki hanya mempermasalahkan temuan BPK yang menyebutkan adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar untuk pembelian lahan pembangunan Rumah Sakit Kanker di lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Akibatnya ia harus membatalkan rencana pembangunan RS khusus kanker. Basuki kesal karena DKI sudah berhasil membeli lahan sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun diminta BPK untuk menggunakan harga appraisal (taksiran) dan harga yang didapatkan jauh lebih mahal. [Baca: Sanusi Sayangkan Sikap Ahok, Seharusnya Keputusan BPK Disikapi dengan Arif ]

"Makanya saya bilang BPK itu kalau mengaudit pakai substansi jangan cuman bilang aturan saja. Makanya enggak heran saya bilang di Indonesia ada provinsi yang kepala daerahnya korupsi dikasih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena dia memang hitungnya cuma ngomong prosedural gitu loh. Itu saja yang saya protes," kata Basuki. 

Lebih lanjut, dia meminta audit penilaian laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan transparan.

Hal ini untuk meminimalisir kecurigaan terhadap lembaga pemerintah tersebut. Sebab, lanjut dia, ada kota, kabupaten, provinsi yang dulu mendapt opini WDP karena masalah aset dan belum diperbaiki, namun akhirnya mendapat opini WTP.

Sementara di Jakarta, kata Basuki, banyak masalah aset yang belum terselesaikan namun tetap mendapat opini WTP.

"Lucunya, BPK kasih opini WTP dengan catatan. Kalau dengan catatan mah menurut saya opininya WDP, kalau tanpa pengecualian ya enggak ada catatannya. Sekarang kami sedang berusaha memperbaiki masalah aset yang sudah ada sejak zaman Pak Foke (Fauzi Bowo), eh malah dikasih WDP. Jadi aneh gitu loh," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hunian di Ibu Kota Terpaksa Berbentuk Rusun, Anies: Lebarnya Jakarta Enggak Bisa Ditambah

Hunian di Ibu Kota Terpaksa Berbentuk Rusun, Anies: Lebarnya Jakarta Enggak Bisa Ditambah

Megapolitan
Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polisi Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polisi Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok, Korban dan PT Indocertes Sepakat Berdamai

Polisi Hentikan Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok, Korban dan PT Indocertes Sepakat Berdamai

Megapolitan
Imbas Hujan Deras di Depok, Genangan Air di Jalan Arief Rahman Hakim Sebabkan Kemacetan

Imbas Hujan Deras di Depok, Genangan Air di Jalan Arief Rahman Hakim Sebabkan Kemacetan

Megapolitan
Pengendara Motor Terobos Palang Pintu dan Tertabrak KA Bandara, Warga: Pas Dia Jalan, Kereta Lewat

Pengendara Motor Terobos Palang Pintu dan Tertabrak KA Bandara, Warga: Pas Dia Jalan, Kereta Lewat

Megapolitan
Anies Luncurkan Sirukim, Aplikasi Berisi Informasi soal Rumah DP Rp 0 hingga Rusunami

Anies Luncurkan Sirukim, Aplikasi Berisi Informasi soal Rumah DP Rp 0 hingga Rusunami

Megapolitan
Kecewa Notaris Mafia Tanah Divonis Ringan, Keluarga Nirina Zubir: Efek Jera yang Mana?

Kecewa Notaris Mafia Tanah Divonis Ringan, Keluarga Nirina Zubir: Efek Jera yang Mana?

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi dan Bukti Terkait Laporan terhadap Pesulap Merah

Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi dan Bukti Terkait Laporan terhadap Pesulap Merah

Megapolitan
Air Mengalir Deras dari Atap Bocor di Mal Kawasan Gambir, Saksi: Air Semakin Lama Semakin Besar

Air Mengalir Deras dari Atap Bocor di Mal Kawasan Gambir, Saksi: Air Semakin Lama Semakin Besar

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Angkot di Jalan Raya Bogor, 5 Penumpang Terluka

Pohon Tumbang Menimpa Angkot di Jalan Raya Bogor, 5 Penumpang Terluka

Megapolitan
Rumah di Kawasan Senen Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah di Kawasan Senen Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Lurah Sebut Lomba Panjat Pinang di Aliran Kalimalang Diganti Jadi Lomba Jalan di Atas Bambu

Lurah Sebut Lomba Panjat Pinang di Aliran Kalimalang Diganti Jadi Lomba Jalan di Atas Bambu

Megapolitan
3.200 Personel Polri Disiagakan Saat Upacara HUT Ke-77 RI di Istana Negara

3.200 Personel Polri Disiagakan Saat Upacara HUT Ke-77 RI di Istana Negara

Megapolitan
Sekitar 3.000 Remaja di Kota Bekasi Tergabung dalam Geng yang Kerap Tawuran dan Balap Liar

Sekitar 3.000 Remaja di Kota Bekasi Tergabung dalam Geng yang Kerap Tawuran dan Balap Liar

Megapolitan
Tak Cukup Tarif Murah, Butuh Transformasi Tata Kota Agar Warga Jakarta Beralih ke Transportasi Umum

Tak Cukup Tarif Murah, Butuh Transformasi Tata Kota Agar Warga Jakarta Beralih ke Transportasi Umum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.