Kompas.com - 09/07/2015, 15:45 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada sisi positif DKI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014.

Basuki yang sempat marah-marah terhadap temuan BPK, kini mengaku tidak mempersoalkan temuan BPK tersebut. 

"Kalau ada indikasi merugi, kan bisa diperbaiki dalam waktu 60 hari. Saya tidak mempersoalkan temuannya, saya justru juga senang karena anak buah saya yang kerjanya enggak bagus, hanya main-main gitu ya ketahuan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (9/7/2015).

Ahok, sapaan Basuki hanya mempermasalahkan temuan BPK yang menyebutkan adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar untuk pembelian lahan pembangunan Rumah Sakit Kanker di lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Akibatnya ia harus membatalkan rencana pembangunan RS khusus kanker. Basuki kesal karena DKI sudah berhasil membeli lahan sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun diminta BPK untuk menggunakan harga appraisal (taksiran) dan harga yang didapatkan jauh lebih mahal. [Baca: Sanusi Sayangkan Sikap Ahok, Seharusnya Keputusan BPK Disikapi dengan Arif ]

"Makanya saya bilang BPK itu kalau mengaudit pakai substansi jangan cuman bilang aturan saja. Makanya enggak heran saya bilang di Indonesia ada provinsi yang kepala daerahnya korupsi dikasih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena dia memang hitungnya cuma ngomong prosedural gitu loh. Itu saja yang saya protes," kata Basuki. 

Lebih lanjut, dia meminta audit penilaian laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan transparan.

Hal ini untuk meminimalisir kecurigaan terhadap lembaga pemerintah tersebut. Sebab, lanjut dia, ada kota, kabupaten, provinsi yang dulu mendapt opini WDP karena masalah aset dan belum diperbaiki, namun akhirnya mendapat opini WTP.

Sementara di Jakarta, kata Basuki, banyak masalah aset yang belum terselesaikan namun tetap mendapat opini WTP.

"Lucunya, BPK kasih opini WTP dengan catatan. Kalau dengan catatan mah menurut saya opininya WDP, kalau tanpa pengecualian ya enggak ada catatannya. Sekarang kami sedang berusaha memperbaiki masalah aset yang sudah ada sejak zaman Pak Foke (Fauzi Bowo), eh malah dikasih WDP. Jadi aneh gitu loh," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

Megapolitan
Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Megapolitan
Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Megapolitan
Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.