Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/07/2015, 22:04 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — ‎Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin mengimbau komunikasi antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI lebih dipererat kembali. Meski APBD 2015 menggunakan dasar peraturan gubernur (pergub), DPRD tetap akan mengawasi pelaksanaannya.

Selamat meminta segala rencana yang ditetapkan oleh DKI maupun Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD.

"Semua halnya bagus, tetapi pola komunikasi tidak terbangun dengan baik. Padahal, intinya adalah organisasi manajemen," kata Selamat saat menyampaikan sambutannya dalam acara buka puasa bersama DKI-DPRD di rumah dinas Gubernur di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2015).

Selamat juga mengkritik perombakan birokrasi yang dinilai terlalu cepat. Selain itu, anggota DPRD kerap tidak mengetahui adanya pelantikan pejabat baru Pemprov DKI. ‎Perombakan pejabat yang waktunya terlalu cepat itu telah menghambat komunikasi yang terjalin antara komisi di DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

‎"Kami ingin ada klaim juga bahwa dedikasi teman-teman sesama anggota Dewan itu sangat tinggi untuk membangun Jakarta. Seharusnya, perdebatan antara DKI dengan DPRD tidak semestinya terjadi, buang jauh-jauh anggapan Pak Ahok yang terkesan memusuhi partai. Ayo Pak Ahok, (Pilkada) 2017 masih jauh, mari berkarya bersama," kata Selamat yang "diamini" oleh Basuki yang duduk di hadapannya.

Selamat menginginkan semua program unggulan yang dijalankan Basuki ‎juga merupakan hasil koordinasi bersama dengan DPRD DKI. Sebab, Jakarta adalah barometer politik nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com