Monorel Hampir Batal, Ahok Persilahkan PT JM Gugat DKI ke Pengadilan Arbitrase Internasional

Kompas.com - 09/07/2015, 22:30 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTOWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melanjutkan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM). Pasalnya, mereka tidak bisa memenuhi 15 klausul persyaratan baru yang diajukan DKI sejak kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo.

Basuki pun mengaku tidak takut jika akhirnya PT JM menggugat DKI ke pengadilan arbitrase internasional di Paris, Perancis.

"Enggak tahulah. Silakan saja," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (9/7/2015).

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono. Ia mengaku pihaknya tak khawatir atas ancaman PT JM tersebut. Ia pun menjelaskan alasan mengapa Jokowi menerima permohonan PT JM untuk membangun kembali proyek monorel yang sudah mangkrak sejak pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Saat itu, lanjut Heru, PT JM menyatakan mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diminta DKI dalam waktu 60 hari. Namun nyatanya mereka tidak mampu membuktikan janji mereka.

"Kalau kami digugat ke Perancis, sebentar lagi Eropa bangkrut kan? Siaplah pasti kalau digugat. Lagian mereka tuh kebanyakan janji surga bilang mampu revitalisasi, ternyata enggak bisa," kata Heru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekadar informasi PT JM akan menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Paris, Perancis. Direktur PT JM, Sukmawati Syukur, mengaku, di dalam perjanjian kerja sama antara PT JM dengan Pemprov DKI, terdapat sebuah klausul yang menyebutkan, apabila proyek monorel dibatalkan, PT JM wajib menggugatnya ke pengadilan arbitrase di Paris, bukan hanya badan arbitrase nasional Indonesia (BANI).

"Klausul itu sudah tertuang di dalam isi perjanjian. Kami sebagai pengusaha akan ikuti aturan main Pemprov DKI, asal semua aturan itu jelas. Jangan bilang putus tanpa ada penjelasan ke PT JM," kata Sukmawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Megapolitan
Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Megapolitan
Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Megapolitan
Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Megapolitan
Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.