Kompas.com - 10/07/2015, 09:36 WIB
Tiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHATiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memutuskan kebijakan pembangunan monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM) di Ibu Kota. Namun, sayangnya, keputusan yang diambil Pemprov DKI adalah pembatalan realisasi pembangunan monorel.

Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meneruskan langkah mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk tidak melanjutkan pembangunan proyek transportasi massal gagasan mantan Gubernur DKI Sutiyoso itu. 

"Sebenarnya kalau dibilang pembatalan, kan proyek ini sudah dibatalkan dari sejak zaman Pak Foke (Fauzi Bowo)," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (10/7/2015).

"Pas zamannya Pak Jokowi (jadi Gubernur), monorelnya PT JM ini dihidupkan kembali, Pak Jokowi mengizinkan mereka membangun monorel dengan 15 syarat, tapi ternyata setelah ditunggu lama, mereka tidak bisa memenuhi. Ya sudah enggak bisalah (PT JM bangun monorel)."

Pemprov DKI kini tengah mempersiapkan konsep surat pembatalan proyek monorel kepada PT JM. Basuki menginstruksikan Biro Hukum DKI membuat surat pembatalan proyek monorel tersebut.

Basuki menjelaskan alasan Jokowi mau menerima PT JM dan berani melakukan re-groundbreaking. Saat itu, Jokowi memutuskan untuk menerima semua pihak swasta yang berminat membangun moda transportasi massal.

Namun, pembangunan monorel itu juga harus diimbangi dengan pemenuhan 15 syarat dari DKI sebagai bukti PT JM berkomitmen membangun monorel di Jakarta. Ternyata, lanjut Basuki, PT JM tak bisa memenuhi persyaratan yang diberikan DKI, terutama perihal jaminan bank. 

PT JM belum dapat membuktikan kepada DKI bahwa mereka memiliki uang untuk membangun moda transportasi massal senilai Rp 15 triliun itu. Sebab, PT JM tidak dapat memenuhi permintaan DKI untuk memberikan jaminan sebesar 5 persen dari total investasi kepada DKI.

"Mereka enggak punya modal buat bangun monorel. Dulu Pak Foke juga batalin monorel kan karena alasan ini, mereka (PT JM) enggak bisa penuhi jaminan bank," kata Basuki. 

Belum selesai permasalahan keuangan ini, Basuki tidak mau PT JM membangun proyek monorel dengan modal hak properti yang didapat Pemprov DKI. PT JM meminta hak properti sebanyak 200.000 meter persegi untuk pengembangan usaha.

Apabila PT JM menyewakan properti 200.000 meter persegi dengan harga Rp 25 juta per tahun, PT JM akan mendapat Rp 50 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara nilai investasi pembangunan monorel hanya Rp 15 triliun.

"Kami juga sudah mendapat surat dari Menko Perekonomian yang menyebutkan pembangunan monorel tidak boleh ada bantuan dari pemerintah. Berarti, peraturan lama yang mengharuskan kami kasih properti ke mereka enggak bisa lagi dong karena bertentangan dengan surat menteri," kata Basuki.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi soal Acara Rizieq Shihab di Megamendung, Banyak yang Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak

Saksi soal Acara Rizieq Shihab di Megamendung, Banyak yang Tak Pakai Masker dan Tanpa Jaga Jarak

Megapolitan
Saksi: Satgas Covid-19 Berupaya Lakukan Tracing di Ponpes Milik Rizieq Shihab, tetapi Ditolak

Saksi: Satgas Covid-19 Berupaya Lakukan Tracing di Ponpes Milik Rizieq Shihab, tetapi Ditolak

Megapolitan
Pria Gangguan Jiwa Terperangkap di Pembatas Jalur Sepeda Sudirman

Pria Gangguan Jiwa Terperangkap di Pembatas Jalur Sepeda Sudirman

Megapolitan
Cerita Pangdam Jaya Hadapi Mahasiswa Tolak Omibus Law hingga Jadi Imam Shalat Berjemaah

Cerita Pangdam Jaya Hadapi Mahasiswa Tolak Omibus Law hingga Jadi Imam Shalat Berjemaah

Megapolitan
Data IQAIR Senin, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Keempat di Dunia

Data IQAIR Senin, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Keempat di Dunia

Megapolitan
Alasan Mahasiswa dan Dosen UI Belum Mau Kuliah Tatap Muka Semester Depan

Alasan Mahasiswa dan Dosen UI Belum Mau Kuliah Tatap Muka Semester Depan

Megapolitan
Kasatpol PP Kabupaten Bogor Sebut Ketokohan Rizieq di Kasus Kerumunan Megamendung

Kasatpol PP Kabupaten Bogor Sebut Ketokohan Rizieq di Kasus Kerumunan Megamendung

Megapolitan
Saksi: Acara Rizieq di Megamendung yang Memicu Kerumunan Tak Berizin

Saksi: Acara Rizieq di Megamendung yang Memicu Kerumunan Tak Berizin

Megapolitan
Opsi Kuliah Tatap Muka Semester Depan Tak Diminati Mahasiswa dan Dosen UI

Opsi Kuliah Tatap Muka Semester Depan Tak Diminati Mahasiswa dan Dosen UI

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Wagub DKI Jadi Saksi Sidang Rizieq Shihab Hari Ini

Kuasa Hukum Sebut Wagub DKI Jadi Saksi Sidang Rizieq Shihab Hari Ini

Megapolitan
Kala Anies Disanjung Mantan Wali Kota Toronto Kanada karena Berhasil Pengaruhi PBB dalam 2 Menit

Kala Anies Disanjung Mantan Wali Kota Toronto Kanada karena Berhasil Pengaruhi PBB dalam 2 Menit

Megapolitan
Berikut Isi Lengkap Pidato Anies yang Ditanggapi Positif oleh Sekjen PBB

Berikut Isi Lengkap Pidato Anies yang Ditanggapi Positif oleh Sekjen PBB

Megapolitan
Polda Metro Jaya Razia Knalpot Bising di Sejumlah Titik

Polda Metro Jaya Razia Knalpot Bising di Sejumlah Titik

Megapolitan
Ada Kebakaran di Tamansari, Wagub DKI Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Ada Kebakaran di Tamansari, Wagub DKI Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Megapolitan
Isi Pidato Anies soal Perubahan Iklim yang Didukung Penuh Sekjen PBB

Isi Pidato Anies soal Perubahan Iklim yang Didukung Penuh Sekjen PBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X