Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/07/2015, 08:41 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik kembali mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama soal rencana pembangunan light rail transit (LRT).

Taufik meyakini, pembangunan LRT belum tertuang di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2030 serta Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Dengan demikian, jika Ahok—demikian Basuki biasa disapa—tetap melanjutkan rencana tersebut, maka hal itu berarti pemaksaan kehendak. (Baca: Ahok Ingin Bangun Jaringan Rel Kereta Api hingga Tiga Lantai)

"Ya kalau mau diserempet-serempetin sama dia mah iya. Ya tetapi kan lihat dong, di rencana detail tata ruang, ada gak LRT? Enggak ada kan? Ya, berarti pemaksaan kehendak," ujar Taufik ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (13/7/2015) pagi.

Taufik mengatakan, LRT tidak dapat disamakan dengan kereta sehingga pembangunannya belum tercantum dalam RTRW. (Baca: Apa Saja Perbedaan LRT, MRT, dan KRL?)

Sementara itu, terkait kebijakan Ahok yang sebelumnya menunjuk PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya untuk membangun infrastruktur LRT, Taufik pun memberikan komentarnya. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI memang bebas untuk menunjuk pihak swasta yang melaksanakan proyek LRT. Namun, konsep pembangunannya harus sesuai dengan yang tercantum dalam perencanaan kota.

Taufik pun kembali mengingatkan, LRT belum tercantum dalam rencana tersebut. "Jadi bukan seperti orang bangun tidur, abis mimpi, terus mau langsung diwujudkan," ujar Taufik lagi. (Baca: Taufik Tuding LRT Jadi Proyek Pencitraan Ahok)

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) dalam APBD Perubahan 2015. Mengenai hal itu, kata Taufik, Ahok juga tidak dapat berlaku sembarangan. (Baca: Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua)

Dia mengatakan, penggunaan anggaran dalam APBD harus melalui prosedur yang tepat. Terlebih lagi, proyek LRT ini merupakan proyek multi-tahun sehingga harus diajukan melalui DPRD.

"Dia belum sampaikan secara resmi. Datanya juga belum ada itu, siapa bilang datanya ada? Kemaren kan waktu dia pemaparan, kami minta. Dia enggak kasih tuh," ujar Taufik. (Baca: Harusnya Pembangunan LRT Tidak Diperdebatkan)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kondisinya Belum Stabil, Ayah Terduga Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa Belum Diperiksa Kembali

Kondisinya Belum Stabil, Ayah Terduga Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa Belum Diperiksa Kembali

Megapolitan
Keluh dan Harap Pedagang di Pasar Tomang di Tengah Melonjaknya Harga Cabai...

Keluh dan Harap Pedagang di Pasar Tomang di Tengah Melonjaknya Harga Cabai...

Megapolitan
Teman yang 'Sliding' Siswa SD di Bekasi Naik Status Jadi Anak Berhadapan dengan Hukum

Teman yang "Sliding" Siswa SD di Bekasi Naik Status Jadi Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Ayah dan Ibu 4 Bocah yang Tewas di Jagakarsa Dirawat di Rumah Sakit Berbeda

Ayah dan Ibu 4 Bocah yang Tewas di Jagakarsa Dirawat di Rumah Sakit Berbeda

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Otopsi Sebelum Tetapkan Tersangka di Kasus Pembunuhan 4 Bocah di Jagakarsa

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Sebelum Tetapkan Tersangka di Kasus Pembunuhan 4 Bocah di Jagakarsa

Megapolitan
Sempat Naik, Kini Harga Telur di Pasar Tomang Barat Stabil

Sempat Naik, Kini Harga Telur di Pasar Tomang Barat Stabil

Megapolitan
Yenny Wahid Tak Setuju Debat Capres-Cawapres di Pemilu 2024 Pakai Bahasa Inggris

Yenny Wahid Tak Setuju Debat Capres-Cawapres di Pemilu 2024 Pakai Bahasa Inggris

Megapolitan
Pemkot Bogor Dapat Penghargaan, Bima Arya: Ini untuk Semua ASN Kota Bogor

Pemkot Bogor Dapat Penghargaan, Bima Arya: Ini untuk Semua ASN Kota Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI: Ibu yang 4 Anaknya Diduga Dibunuh Suaminya di Jagakarsa Korban KDRT

Pemprov DKI: Ibu yang 4 Anaknya Diduga Dibunuh Suaminya di Jagakarsa Korban KDRT

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Dinkes DKI: Belum Butuh Pembatasan

Kasus Covid-19 Melonjak, Dinkes DKI: Belum Butuh Pembatasan

Megapolitan
Sebelum Pemeriksaan Psikologis, Ayah Terduga Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa Lebih Dulu Dipulihkan Kondisinya

Sebelum Pemeriksaan Psikologis, Ayah Terduga Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa Lebih Dulu Dipulihkan Kondisinya

Megapolitan
Sebelum Di-'sliding', Siswa SD di Bekasi Tak Pernah Keluhkan Sakit Kanker Tulang

Sebelum Di-"sliding", Siswa SD di Bekasi Tak Pernah Keluhkan Sakit Kanker Tulang

Megapolitan
Klaim Dukungan NU untuk Ganjar Sangat Tinggi, Yenny Wahid: Mahfud MD Dekat dengan Gus Dur

Klaim Dukungan NU untuk Ganjar Sangat Tinggi, Yenny Wahid: Mahfud MD Dekat dengan Gus Dur

Megapolitan
Dirawat di RS Polri, Kondisi Ayah Terduga Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa Belum Stabil

Dirawat di RS Polri, Kondisi Ayah Terduga Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa Belum Stabil

Megapolitan
Pemprov DKI: Ibu Korban KDRT di Jagakarsa Sudah Tahu 4 Anaknya Tewas Dibunuh Suami

Pemprov DKI: Ibu Korban KDRT di Jagakarsa Sudah Tahu 4 Anaknya Tewas Dibunuh Suami

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com