Jokowi dan Ahok Sepakat LRT Terintegrasi dengan Moda Transportasi Massal Lain

Kompas.com - 13/07/2015, 19:45 WIB
 Layanan light rail transit (LRT) dengan nama Rapid KL yang beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia. KOMPAS.com/ALSADAD RUDI Layanan light rail transit (LRT) dengan nama Rapid KL yang beroperasi di Kuala Lumpur, Malaysia.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sempat dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas rencana pembangunan kereta cepat dan light rail transit (LRT) di wilayah DKI Jakarta. Terkait LRT, lanjut Basuki, Presiden telah menyepakati DKI untuk membangun sendiri tujuh koridor yang telah dirancang. 

"Kalau kereta cepat, kami enggak terlalu pusingin karena itu urusan pemerintah pusat. Kami juga putuskan LRT yang kami (DKI) bangun itu terintegrasi dengan kereta lain, termasuk lebar rel LRT, kami putuskan yang lebarnya 1-067 bukan 1-435," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (13/7/2015). 

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek segera dibentuk. Pembentukan Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek itu tinggal menunggu pengesahan Presiden saja.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Presiden Jokowi juga akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) bahwa DKI boleh menggunakan prosedur hukum yang telah ada, yaitu infrastruktur dibangun terlebih dahulu oleh badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara (BUMD/BUMN) yang kemudian akan dibeli kembali oleh pemerintah.

Saat ini, Basuki sudah menunjuk BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun infrastruktur LRT tersebut.

"Tapi tentu melalui proses tender, kami akan membangun dan menunjuk BUMD untuk membangun LRT, nanti dibeli kembali dengan harga appraisal dan lelangnya juga sudah diikuti harga appraisal. Kami juga sudah bilang ke Menteri Perhubungan, misalnya untuk perluasan Stasiun Gambir, dia setuju," kata Basuki.

Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

DKI mengajukan anggaran senilai Rp 500 miliar pada APBD Perubahan 2015 dan rencananya mengajukan Rp 3 triliun pada APBD 2016.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Hati-hati Anggota Gadungan, Masyarakat Diminta Konfirmasi ke BNN jika Kerabatnya Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X