Operasi Yustisi Kependudukan ala Ahok

Kompas.com - 22/07/2015, 12:56 WIB
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaidi Harahap dan Gubernur DKI Jakarta saat inspeksi mendadak (sidak) di BPTSP DKI, Balai Kota, Rabu (22/7/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaidi Harahap dan Gubernur DKI Jakarta saat inspeksi mendadak (sidak) di BPTSP DKI, Balai Kota, Rabu (22/7/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melaksanakan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) untuk mengendalikan jumlah pendatang seusai hari raya Idul Fitri. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki konsep berbeda untuk pelaksanaan OYK tahun ini.

Basuki tidak lagi melibatkan jaksa, hakim, serta aparat dalam pelaksanaan razia kependudukan tersebut, seperti yang terjadi pada pemerintahan DKI tahun-tahun sebelumnya. 

"Kami tetap melaksanakan Operasi Yustisi, tapi sifatnya bukan razia untuk kasih denda orang. Kami cuma mau mengingatkan mereka, jika Anda mau tinggal di Jakarta, harus punya usaha dan tempat tinggal dan kami kasih mereka KTP," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (22/7/2015). 

Operasi Yustisi, lanjut dia, menjadi momen untuk menjelaskan serta memberi pembinaan kepada pendatang. Contohnya, sosialisasi aturan-aturan kependudukan, seperti surat keterangan pindah, jaminan pekerjaan, dan jaminan tempat tinggal. Selain itu, OYK juga dilakukan untuk membina pendatang agar tidak membangun bangunan liar.

"Operasi Yustisi itu untuk menjelaskan, kalau kamu enggak dapat kerjaan tetap mesti numpang sama saudara atau teman kamu yang punya rumah. Jadi mereka yang tanggung jawab balikin kamu ke kampung."

"Kalau kamu di jalanan, kamu jadi masalah dan kami akan kembalikan pakai perjanjian. Kalau kamu balik lagi, berarti akan kami anggap melakukan pidana penipuan kepada Pemprov DKI," kata Basuki. 

Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada lagi istilah Jakarta tertutup bagi para pendatang. Semua warga boleh datang ke Jakarta dengan syarat memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Sementara Pemprov DKI menjamin KTP DKI sesuai domisili bagi pendatang yang telah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal permanen. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Edison Sianturi menyebut pihaknya tetap akan menggelar Operasi Yustisi pada 7 Agustus mendatang. Ia menegaskan bakal merealisasikan OYK ala Basuki tersebut, yakni dengan pembinaan pendatang untuk memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap.

Dalam waktu dekat dia akan mengirim surat edaran ke semua RT/RW di Ibu Kota untuk memudahkan pendataan seluruh pendatang baru.

"Semua kelurahan sosialisasi dulu turun ke lapangan, setelah sosialisasi ditemukan penduduk yang tidak lapor, kami datangi sampai ke kos atau rumahnya."

"Kalau pendatang enggak lapor 14 hari akan dilempar dari Jakarta, setelah itu kami surati daerahnya untuk minta wilayahnya mengecek kependudukan. Dia pasti malu di Jakarta dan kampungnya bahwa dia tidak melapor ke daerah kami," kata Edison.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Megapolitan
Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Megapolitan
Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Kemenkes Akui Slot Vaksinasi Covid-19 di Tanah Abang Rentan Disalahgunakan

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Polisi Dalami Motif Perbuatan Cabul Penjaga Warung kepada Bocah 6 Tahun di Tangsel

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Jumlah Pasien Covid-19 di Depok Kini 3.448 Orang

Megapolitan
Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Pemberian Dosis Kedua Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang Sudah Berlangsung

Megapolitan
Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Cinere

Megapolitan
ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

ART hingga Kenalan Pedagang Ikut Vaksin di Pasar Tanah Abang, Ini Kata PD Pasar Jaya

Megapolitan
Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Berbuat Cabul kepada Bocah 6 Tahun, Penjaga Warung di Tangsel Ditangkap Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X