Penjelasan Wali Kota Jakarta Timur soal Gereja GKPI yang Akan Dibongkar

Kompas.com - 23/07/2015, 14:37 WIB
Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin. Kompas.com/Robertus BelarminusGereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan, jajarannya telah memberi waktu dua bulan bagi pihak pengelola bangunan yang hendak dijadikan gereja di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Namun, pihak gereja disebut tidak menyelesaikan izin itu selama jangka waktu yang diberikan.

"Itu kan bangunan tanpa izin, jadi sudah lama. Terus karena ada masalah komplain terus, mereka (pihak gereja) sudah kita kasih batas waktu dua bulan, mereka tidak menyelesaikan apa-apa, ya sudah. Sebenarnya saya masih toleransi (waktu) itu," kata Bambang sebelum melakukan pertemuan dengan pihak GKPI di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (23/7/2015).

Bambang mengatakan, bangunan tersebut sudah lama disegel pemerintah, yakni sekitar dua tahun. Tetapi, kemudian pihak Pemerintah Kota Jakarta Timur memberi kesempatan mengurus izin dengan jangka waktu selama dua bulan. [Baca: Ahok Akan Bongkar Gereja di Jatinegara karena Tak Memiliki Izin]

"Saya beri kesempatan dua bulan untuk melaksanakan proses izinlah segera. Masih saya bantulah. Tetapi enggak (diurus), ya sudah," ujar Bambang.


Izin yang terkendala bagi GKPI yakni soal izin lingkungan. Pihak gereja, kata dia, belum mendapat persetujuan warga setempat berupa tanda tangan.

Peruntukan bangunan yang sebelumnya tempat tinggal kemudian menjadi tempat ibadah dianggap tidak pas. "Izin di masyarakat, di lingkungan, sama peruntukannya juga enggak pas. Kan yang penting pertama dari lingkungannya dulu, baru nanti meningkat ke atas," ujar Bambang.

Menurut dia, perizinan ke atas maksudnya yakni pihak gereja mengurus di Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Setelah mendapat rekomendasi dari FKUB, baru mengurus izin di Pemprov DKI.

"Bukan kewenangan saya, ke FKUB. Jadi kan harus izin lingkungan dulu, nanti dibawa ke FKUB, dapat rekomendasi baru ke Pemprov DKI. Itu mekanismenya. Terus dari planning-nya di lingkungan," ujar Bambang.

Saat ini, pihak gereja tengah mengadakan rapat dengan pihak wali kota, yang diikuti kepolisian, TNI, tokoh agama, dan elemen lainnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Berpergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Sebelum Berpergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Megapolitan
Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Megapolitan
Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Megapolitan
Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Megapolitan
Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Megapolitan
Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Megapolitan
Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Megapolitan
Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Megapolitan
 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X