Penjelasan Wali Kota Jakarta Timur soal Gereja GKPI yang Akan Dibongkar

Kompas.com - 23/07/2015, 14:37 WIB
Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin. Kompas.com/Robertus BelarminusGereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan, jajarannya telah memberi waktu dua bulan bagi pihak pengelola bangunan yang hendak dijadikan gereja di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Namun, pihak gereja disebut tidak menyelesaikan izin itu selama jangka waktu yang diberikan.

"Itu kan bangunan tanpa izin, jadi sudah lama. Terus karena ada masalah komplain terus, mereka (pihak gereja) sudah kita kasih batas waktu dua bulan, mereka tidak menyelesaikan apa-apa, ya sudah. Sebenarnya saya masih toleransi (waktu) itu," kata Bambang sebelum melakukan pertemuan dengan pihak GKPI di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (23/7/2015).

Bambang mengatakan, bangunan tersebut sudah lama disegel pemerintah, yakni sekitar dua tahun. Tetapi, kemudian pihak Pemerintah Kota Jakarta Timur memberi kesempatan mengurus izin dengan jangka waktu selama dua bulan. [Baca: Ahok Akan Bongkar Gereja di Jatinegara karena Tak Memiliki Izin]

"Saya beri kesempatan dua bulan untuk melaksanakan proses izinlah segera. Masih saya bantulah. Tetapi enggak (diurus), ya sudah," ujar Bambang.

Izin yang terkendala bagi GKPI yakni soal izin lingkungan. Pihak gereja, kata dia, belum mendapat persetujuan warga setempat berupa tanda tangan.

Peruntukan bangunan yang sebelumnya tempat tinggal kemudian menjadi tempat ibadah dianggap tidak pas. "Izin di masyarakat, di lingkungan, sama peruntukannya juga enggak pas. Kan yang penting pertama dari lingkungannya dulu, baru nanti meningkat ke atas," ujar Bambang.

Menurut dia, perizinan ke atas maksudnya yakni pihak gereja mengurus di Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Setelah mendapat rekomendasi dari FKUB, baru mengurus izin di Pemprov DKI.

"Bukan kewenangan saya, ke FKUB. Jadi kan harus izin lingkungan dulu, nanti dibawa ke FKUB, dapat rekomendasi baru ke Pemprov DKI. Itu mekanismenya. Terus dari planning-nya di lingkungan," ujar Bambang.

Saat ini, pihak gereja tengah mengadakan rapat dengan pihak wali kota, yang diikuti kepolisian, TNI, tokoh agama, dan elemen lainnya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X