Karena Alasan Ini, Ahok Harus Bongkar Gereja di Jatinegara

Kompas.com - 24/07/2015, 09:57 WIB
Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin. Kompas.com/Robertus BelarminusGereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melarang orang untuk melakukan ibadah di mana pun, termasuk dalam kasus pendirian Gereja Kristen Protestan Indonesia di Jatinegara.

Bahkan, jika mengacu pada perizinan gereja yang belum diurus, bukan hanya GKPI Jakarta yang memiliki masalah itu. Basuki mengatakan, banyak sekali rumah ibadah yang tidak memiliki izin di Jakarta, bahkan masjid-masjid sekalipun.

"Sekarang yang jadi masalah di Jatinegara. Itu gereja sudah 30 tahun memang tidak ada izin. Ya, sama kok, banyak sekali masjid tidak ada izinnya kok. Banyak wihara, klenteng juga enggak punya izin. Kamu bisa temukan ratusan masjid yang tidak punya IMB," ujar Basuki di Balai Kota DKI, Jumat (24/7/2015).

Akan tetapi, ada satu hal yang dinilai Basuki menjadi permasalahan utama pembangunan rumah ibadah di Jakarta selama ini. Masalah inilah yang membentur GKPI di Jatinegara sehingga Pemprov DKI tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mematuhinya.

Hal itu ialah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Secara garis besar, SKB tersebut menuliskan bahwa pembangunan rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari warga setempat.

"Kalau kasus ini, (GKPI Jatinegara) memang kita harus akui negara ini ada masalah. Bagaimana bisa SKB dua menteri mengalahkan UUD 1945 ? Saya enggak tahu ya, prinsipnya harus dicabut ini (SKB dua menteri). Karena itu yang suka dipakai oleh sekelompok kecil orang yang intoleransi. Bagaimana bisa rumah ibadah mendapatkan izin dari mayoritas?" ujar Basuki.

Basuki mengatakan, banyak masjid tidak berizin di Jakarta dibiarkan. Hal itu disebabkan mayoritas warga sekitarnya beragama Islam sehingga mengizinkan masjid berdiri di lingkungan mereka.

Hal berbeda akan terjadi pada rumah ibadah agama minoritas. Sebab, belum tentu masyarakat mayoritas menyetujui hal itu.

"Bagaimana bisa rumah ibadah (gereja) mendapatkan izin dari warga (beragama) mayoritas? Kita kan tidak ingin negara ini dikotak-kotak. Orang Islam ya Islam semua, orang Buddha ya Buddha semua, Kristen ya Kristen semua," ujar Basuki.

Oleh sebab itu, menurut Basuki, SKB dua menteri harus dihapuskan terlebih dahulu. Jika tidak, kejadian seperti gereja Jatinegara yang tidak dapat dibangun karena tidak mendapat persetujuan warga akan terjadi kembali.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kivlan Tuding Wiranto Korupsi Rp 10 Miliar Dana PAM Swakarsa

Kivlan Tuding Wiranto Korupsi Rp 10 Miliar Dana PAM Swakarsa

Megapolitan
Anies Ogah Komentar soal Penebangan Pohon demi Revitalisasi Monas

Anies Ogah Komentar soal Penebangan Pohon demi Revitalisasi Monas

Megapolitan
[VIDEO] Menelusuri Keberadaan Kafe Khayangan Tempat Eksploitasi Seksual Anak di Gang Royal

[VIDEO] Menelusuri Keberadaan Kafe Khayangan Tempat Eksploitasi Seksual Anak di Gang Royal

Megapolitan
Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Megapolitan
Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Megapolitan
Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Megapolitan
Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Megapolitan
Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Megapolitan
Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Megapolitan
Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Megapolitan
MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

Megapolitan
Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Megapolitan
Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X