Karena Alasan Ini, Ahok Harus Bongkar Gereja di Jatinegara

Kompas.com - 24/07/2015, 09:57 WIB
Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin. Kompas.com/Robertus BelarminusGereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (23/7/2015). Gereja ini terancam disegel karena tidak punya izin.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melarang orang untuk melakukan ibadah di mana pun, termasuk dalam kasus pendirian Gereja Kristen Protestan Indonesia di Jatinegara.

Bahkan, jika mengacu pada perizinan gereja yang belum diurus, bukan hanya GKPI Jakarta yang memiliki masalah itu. Basuki mengatakan, banyak sekali rumah ibadah yang tidak memiliki izin di Jakarta, bahkan masjid-masjid sekalipun.

"Sekarang yang jadi masalah di Jatinegara. Itu gereja sudah 30 tahun memang tidak ada izin. Ya, sama kok, banyak sekali masjid tidak ada izinnya kok. Banyak wihara, klenteng juga enggak punya izin. Kamu bisa temukan ratusan masjid yang tidak punya IMB," ujar Basuki di Balai Kota DKI, Jumat (24/7/2015).

Akan tetapi, ada satu hal yang dinilai Basuki menjadi permasalahan utama pembangunan rumah ibadah di Jakarta selama ini. Masalah inilah yang membentur GKPI di Jatinegara sehingga Pemprov DKI tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mematuhinya.

Hal itu ialah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Secara garis besar, SKB tersebut menuliskan bahwa pembangunan rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari warga setempat.

"Kalau kasus ini, (GKPI Jatinegara) memang kita harus akui negara ini ada masalah. Bagaimana bisa SKB dua menteri mengalahkan UUD 1945 ? Saya enggak tahu ya, prinsipnya harus dicabut ini (SKB dua menteri). Karena itu yang suka dipakai oleh sekelompok kecil orang yang intoleransi. Bagaimana bisa rumah ibadah mendapatkan izin dari mayoritas?" ujar Basuki.

Basuki mengatakan, banyak masjid tidak berizin di Jakarta dibiarkan. Hal itu disebabkan mayoritas warga sekitarnya beragama Islam sehingga mengizinkan masjid berdiri di lingkungan mereka.

Hal berbeda akan terjadi pada rumah ibadah agama minoritas. Sebab, belum tentu masyarakat mayoritas menyetujui hal itu.

"Bagaimana bisa rumah ibadah (gereja) mendapatkan izin dari warga (beragama) mayoritas? Kita kan tidak ingin negara ini dikotak-kotak. Orang Islam ya Islam semua, orang Buddha ya Buddha semua, Kristen ya Kristen semua," ujar Basuki.

Oleh sebab itu, menurut Basuki, SKB dua menteri harus dihapuskan terlebih dahulu. Jika tidak, kejadian seperti gereja Jatinegara yang tidak dapat dibangun karena tidak mendapat persetujuan warga akan terjadi kembali.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Kronologi Pria Masturbasi Dalam Mobil, Bermula ketika Tunggu Penumpang

Megapolitan
Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Banyak Teman Anggota DPRD, Nurmansjah Lubis Diyakini Bisa Jadi Wagub DKI

Megapolitan
Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Kabel Bawah Tanah di Yamaha Cakung Terbakar

Megapolitan
Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Cerita Cawagub DKI Nurmansjah Lubis Kebanjiran pada Tahun Baru 2020

Megapolitan
Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Nurmansjah Lubis Lobi Fraksi-fraksi DPRD Sebelum Diumumkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Polsek Sawangan Sita Puluhan Botol Miras dari 3 Warung Jamu

Megapolitan
Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Perampok di Warteg Pesanggrahan Gunakan Uang Jarahan untuk Makan dan Narkoba

Megapolitan
Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Seorang Peserta Loe Gue Run 2020 Meninggal Dunia

Megapolitan
Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Bandingkan Diri dengan Rival, Cawagub Nurmansjah Lubis Merasa Lebih Cocok Dampingi Anies

Megapolitan
Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Polisi: 4 Perampok Warteg di Pesanggrahan Berpencar karena Viral di Media Sosial

Megapolitan
Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Siap Jadi Wagub DKI, Nurmansjah Lubis: Pindahkan Bully-nya Bang Anies ke Ane

Megapolitan
Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Megapolitan
Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X