Mie Belitung Tak Jamin Terbitnya Perda APBD 2016

Kompas.com - 27/07/2015, 06:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di acara halal bihalal di Rumah Dinas Gubernur DKI. Sabtu (25/7/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di acara halal bihalal di Rumah Dinas Gubernur DKI. Sabtu (25/7/2015).
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Hidangan khas Belitung Timur,mie Belitung yang disajikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata "membius" hampir seluruh anggota DPRD DKI yang menjadi tamu undangan dalam acara halalbihalal. Sabtu (25/7/2015) lalu. Penyajian mie Belitung ini ditengarai sebagai langkah diplomasi Basuki untuk mendekatkan hubungan dengan anggota DPRD dan mewujudkan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2016. 

Seperti yang diketahui, DKI kini menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) APBD 2015 dengan nilai anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp 69,286 triliun. DPRD menolak menerbitkan Perda APBD 2015 senilai Rp 72,9 triliun, akibat tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif.

Kemudian apakah penyajian mie Belitung ala Ahok menjamin DPRD menerbitkan Perda APBD 2016? 

"Enggaklah. Intinya dengan acara silaturahim ini, dapat menyehatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Minggu (26/7/2015). 

Ke depannya, ia berharap, pihak eksekutif maupun legislatif lebih mementingkan bekerja merealisasikan program-program unggulan DKI. Di sisi lain, anggota fraksi PDI-Perjuangan itu juga berharap kedua pihak untuk membuka lembaran baru dan tidak lagi saling menyalahkan seperti yang pernah terjadi saat pembahasan APBD 2015.

"Jangan sampai yang kemarin terulang lagi. Dua lembaga (Pemprov DKI dan DPRD) ini kan sama-sama lembaga yang dihargai, dipilih rakyat, sama-sama-sama amanah rakyat. Jadi uang rakyat ya seharusnya dipakai yang baik buat rakyat, simple kan," kata Prasetio.

Sementara itu, anggota fraksi Gerindra Prabowo Soenirman juga tak menjamin DPRD dapat menerbitkan Perda APBD 2016. Yang terpenting adalah bagaimana Ahok bisa menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD DKI. Selain itu, ia juga meminta DPRD dilibatkan dalam pembahasan APBD 2016.

"Kalau soal itu (penerbitan Perda APBD 2016) kembali lagi sama Pak Ahok, apakah dia bisa membangun komunikasi dengan teman-teman DPRD? Jadi kuncinya sebenarnya dengan membangun komunikasi. Kedua, bagaimana Pemda bisa menjelaskan kepada kami betul-betul soal APBD itu, karena laporan BPK atas APBD 2014 terbukti berantakan kan. Makanya kita harus bekerja bersama-sama," kata Prabowo.

Jika sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, pengesahan APBD 2016 itu pada 30 November 2015. Adapun besaran anggaran yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 sebesar Rp 73 triliun atau naik Rp 3,72 triliun dari nilai APBD DKI 2015 Rp 69,28 triliun.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X