Kompas.com - 31/07/2015, 09:49 WIB
Peluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu. KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAPeluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan, Pantas Nainggolan, setuju dengan siasat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatur agar Kartu Jakarta Pintar tidak disalahgunakan oleh orangtua murid. Sebab, selama ini dana KJP tidak tepat sasaran.

"Saya pikir itu bagus karena kejadian orangtua gunakan dana KJP anaknya kan sudah kelihatan oleh dinas berdasarkan pengalaman yang lalu. Tahun lalu ada yang ambil sekaligus habis. Akibatnya jadi engga tepat sasaran kan," ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2015).

Padahal, kata Pantas, dana KJP harusnya menjadi dana proteksi bagi murid-murid untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Memang, kata Pantas, para orangtua yang mengambil sekaligus semua dana KJP anaknya banyak beralasan bahwa mereka hanya meminjam. Dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka akan mereka siapkan.

Akan tetapi, kata Pantas, cara berpikir seperti itu kurang tepat. Pemerintah Provinsi DKI sudah menyiapkan dana untuk para murid di Jakarta. Seharusnya, kata Pantas, orangtua harus bijak menggunakannya.

Saat ini, para orangtua murid hanya bisa mengambil uang sebesar Rp 50.000 per minggu. Menurut Pantas, nominal tersebut sudah cukup untuk membeli kebutuhan murid.

"Kadang dana KJP malah dipakai orangtua buat beli sepeda kan. Tapi sekarang orang pada kecewa karena sudah enggak bisa lagi ambil sekaligus. Saya pikir Rp 50.000 per minggu cukuplah, karena itu kan lebih ke kebutuhan semacam jajan ya atau beli buku-buku tulis," ujar Pantas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sengaja membuat kebijakan baru agar dana KJP tidak disalahgunakan ataupun dihabiskan untuk berbelanja orangtua murid. Dia pun mengaku sudah tidak terkejut lagi ketika melihat banyak orangtua murid yang marah-marah di Bank DKI menuntut pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Orangtua sekarang banyak yang salah paham. Sekarang KJP untuk anak SD itu dibatasi penarikannya cuma bisa Rp 50.000 tiap dua minggu dan untuk siswa SMP dan SMA bisa narik tunai Rp 50.000 tiap minggu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (30/7/2015).

Hal itu sengaja dilakukannya agar orangtua murid tidak terus-terus menarik tunai uang anak-anaknya. Uang tersebut kerap digunakan untuk membeli handphone, rokok, hingga biaya perkawinan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Beraksi, Pencuri Modus Ganjal ATM Diciduk Satpam SPBU di Depok

Sedang Beraksi, Pencuri Modus Ganjal ATM Diciduk Satpam SPBU di Depok

Megapolitan
Keluarga Duga Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Tidak Spontan

Keluarga Duga Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Tidak Spontan

Megapolitan
Masyarakat Umum Bisa Disuntik Vaksin Booster di Kota Tangerang, Lansia Tetap Jadi Target Utama

Masyarakat Umum Bisa Disuntik Vaksin Booster di Kota Tangerang, Lansia Tetap Jadi Target Utama

Megapolitan
Sopir Taksi Tewas Gantung Diri di Kalideres, Diduga akibat Masalah Rumah Tangga

Sopir Taksi Tewas Gantung Diri di Kalideres, Diduga akibat Masalah Rumah Tangga

Megapolitan
14 Komunitas Akan Ikut 'Street Race' di Kabupaten Bekasi

14 Komunitas Akan Ikut "Street Race" di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polda Metro Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Polda Metro Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di Kota Tangerang Mencapai 3,1 Persen

Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di Kota Tangerang Mencapai 3,1 Persen

Megapolitan
Gudang Terbakar di Kembangan Jakbar, 13 Unit Damkar Dikerahkan

Gudang Terbakar di Kembangan Jakbar, 13 Unit Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Kakek hingga Tewas di Cakung

Polisi Cari Tersangka Lain Kasus Pengeroyokan Kakek hingga Tewas di Cakung

Megapolitan
Dua Wanita di Cakung Terseret 1 Meter karena Pertahankan Motor yang Hendak Dibegal

Dua Wanita di Cakung Terseret 1 Meter karena Pertahankan Motor yang Hendak Dibegal

Megapolitan
Sudah Divaksin 2 Dosis, Warga Jakarta yang Terpapar Omicron Meninggal karena Komplikasi

Sudah Divaksin 2 Dosis, Warga Jakarta yang Terpapar Omicron Meninggal karena Komplikasi

Megapolitan
72 Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangerang Selatan

72 Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangerang Selatan

Megapolitan
130 Hari Menuju Formula E, Jakpro Sebut Belum Ada Sponsor yang Resmi Bergabung

130 Hari Menuju Formula E, Jakpro Sebut Belum Ada Sponsor yang Resmi Bergabung

Megapolitan
Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tertulis 'Gagal', Jakpro: Yaudah

Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tertulis "Gagal", Jakpro: Yaudah

Megapolitan
Kasus Covid-19 Naik, Pemkot Tangerang Rencanakan Seluruh Siswa SD Belajar Daring

Kasus Covid-19 Naik, Pemkot Tangerang Rencanakan Seluruh Siswa SD Belajar Daring

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.