Anggota DPRD DKI Dukung Siasat Ahok soal KJP

Kompas.com - 31/07/2015, 09:49 WIB
Peluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu. KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAPeluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013). Peluncuran tahap I tahun 2013 ini sebanayak 80384 kartu.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan, Pantas Nainggolan, setuju dengan siasat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatur agar Kartu Jakarta Pintar tidak disalahgunakan oleh orangtua murid. Sebab, selama ini dana KJP tidak tepat sasaran.

"Saya pikir itu bagus karena kejadian orangtua gunakan dana KJP anaknya kan sudah kelihatan oleh dinas berdasarkan pengalaman yang lalu. Tahun lalu ada yang ambil sekaligus habis. Akibatnya jadi engga tepat sasaran kan," ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2015).

Padahal, kata Pantas, dana KJP harusnya menjadi dana proteksi bagi murid-murid untuk menunjang kebutuhan pendidikan mereka. Memang, kata Pantas, para orangtua yang mengambil sekaligus semua dana KJP anaknya banyak beralasan bahwa mereka hanya meminjam. Dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka akan mereka siapkan.

Akan tetapi, kata Pantas, cara berpikir seperti itu kurang tepat. Pemerintah Provinsi DKI sudah menyiapkan dana untuk para murid di Jakarta. Seharusnya, kata Pantas, orangtua harus bijak menggunakannya.

Saat ini, para orangtua murid hanya bisa mengambil uang sebesar Rp 50.000 per minggu. Menurut Pantas, nominal tersebut sudah cukup untuk membeli kebutuhan murid.

"Kadang dana KJP malah dipakai orangtua buat beli sepeda kan. Tapi sekarang orang pada kecewa karena sudah enggak bisa lagi ambil sekaligus. Saya pikir Rp 50.000 per minggu cukuplah, karena itu kan lebih ke kebutuhan semacam jajan ya atau beli buku-buku tulis," ujar Pantas.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sengaja membuat kebijakan baru agar dana KJP tidak disalahgunakan ataupun dihabiskan untuk berbelanja orangtua murid. Dia pun mengaku sudah tidak terkejut lagi ketika melihat banyak orangtua murid yang marah-marah di Bank DKI menuntut pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Orangtua sekarang banyak yang salah paham. Sekarang KJP untuk anak SD itu dibatasi penarikannya cuma bisa Rp 50.000 tiap dua minggu dan untuk siswa SMP dan SMA bisa narik tunai Rp 50.000 tiap minggu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (30/7/2015).

Hal itu sengaja dilakukannya agar orangtua murid tidak terus-terus menarik tunai uang anak-anaknya. Uang tersebut kerap digunakan untuk membeli handphone, rokok, hingga biaya perkawinan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Megapolitan
Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Megapolitan
Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Boks Terobos Lampu Merah

Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Boks Terobos Lampu Merah

Megapolitan
JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

Megapolitan
Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Megapolitan
Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Megapolitan
Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X