Kompas.com - 31/07/2015, 12:07 WIB
Sebuah rumah warga di Komplek Angkatan Darat di Jalan Otista III Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur, yang terancam dikosongkan paksa Kodam Jaya. Jumat (31/7/2015). Kompas.com/Robertus BelarminusSebuah rumah warga di Komplek Angkatan Darat di Jalan Otista III Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur, yang terancam dikosongkan paksa Kodam Jaya. Jumat (31/7/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Haryo Unggul (62) menjadi resah karena dia diminta oleh pihak Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) Jaya untuk mengosongkan tempat tinggalnya pada hari ini. Warga Kompleks Angkatan Darat di Jalan Otista III, Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur, itu juga mendapat ancaman bahwa hari ini TNI akan menurunkan pasukan sebanyak lima truk untuk melakukan pengosongan.

Rumah yang ditinggalinya menjadi satu dari tiga rumah yang terancam dikosongkan secara paksa oleh Kodam Jaya, Jumat (31/7/2015) ini. Padahal, anak mantan purnawirawan Kolonel Rumantio dari Korps Ajudan Jenderal tersebut mengatakan, saat ini status tanah tempat tinggalnya tengah bersengketa hingga tingkat kasasi.

"Nah, kami di tingkat kasasi. Sampai hari ini belum ada surat keputusan tetap. Namun, di surat pengosongan dari Kodam, rumah ini disebut dimenangkan Kodam. Menurut saya, surat itu sebelah pihak saja," kata Haryo kepada wartawan di tempat tinggalnya.

Dia melanjutkan, tanah tempat tinggalnya sebenarnya dimiliki ahli waris seorang pria warga Belanda yang menikah dengan warga negara Indonesia, dengan sertifikat eigendom verponding.

Saat ayahnya, Kolonel Rumantio, masih berdinas, pihak TNI memberikan bantuan kepada sejumlah prajurit berupa pembangunan tempat tinggal. Bantuan itu salah satunya diberikan kepada ayahnya. Sebelumnya, ayah Haryo difasilitasi hotel yang dibiayai setiap bulan oleh TNI.

"Nah, yang penggantian hotel itu dihapus, jadi dibangun ini, jadi seperti dicicillah dari gaji. Kalau rumah dinas sebenarnya kan anggaran pemerintah sendiri. Air, listrik, dan sebagainya dibayar instansi. Begitu jabatan habis, keluar. Tapi kalau ini kan enggak jelas," ujar Haryo.

Dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Haryo mengklaim, hakim pun mempertanyakan soal status tanah kepada pihak Kodam. Namun, pihak Kodam hanya memberikan surat kepemilikan berdasarkan denah yang mereka keluarkan sendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pihak hakim tanya, apa bukti kepemilikan kalau tanah itu punya TNI? Dia (TNI) hanya memberikan gambar denah rumah. Hakim tanya, yang tanda tangan siapa? Oh ini Zeni AD. Kalau gitu, tutup dulu saja, Pak. Jadi, dikira yang tanda tangan BPN, atau yang zaman dulu agraria," ujar Haryo.

Meski demikian, lanjut Haryo, Pengadilan Tinggi akhirnya memutuskan bahwa kedua belah pihak tidak dimenangkan. Walau begitu, perkara ini dinyatakan tetap dilanjutkan. Namun, ketika perkara tersebut tengah berjalan di tingkat kasasi, Haryo mendapatkan surat perintah untuk mengosongkan rumah dinas.

Surat tersebut dikirim bulan ini sebanyak tiga kali dengan mengatasnamakan Kodam Jaya. Menurut dia, surat diantar dua orang berbaju loreng TNI, yang diyakininya sebagai prajurit.

"Tanggal 30 Juli, surat yang ketiga dikasih dua orang berjaket rompi hijau. Yang ngasih bilang besok akan kami kirim 5 truk (untuk pengosongan). Soal jadi apa enggak (pengosongan), kami enggak tahu karena mereka yang punya hajat," ujar Haryo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Megapolitan
Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Megapolitan
Bus Kecelakaan Berulang Kali, Dirut Transjakarta Minta Maaf

Bus Kecelakaan Berulang Kali, Dirut Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.