Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2015, 19:53 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, DKI bakal mengirim dokumen anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan ini. Ia menyebut beberapa program unggulan yang menjadi prioritas adalah terkait pengadaan ruang terbuka hijau (RTH). 

"Ada juga program pengentasan kemacetan, peningkatan kapasitas alat dan sarana pengendali banjir, kami mendorong untuk ditingkatkan kegiatan-kegiatan menyangkut pendidikan dan kesehatan," kata Tuty, di Balai Kota, Senin (3/8/2015). 

Adapun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan 2015 yang diajukan ke Kemendagri sebesar Rp 66 triliun. Jumlah itu lebih sedikit dibanding total nilai APBD 2015, senilai Rp 69,286 triliun.

Sejumlah anggaran di dalamnya akan dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo dan Bank DKI. APBD Perubahan 2015 juga akan disahkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang disetujui oleh Kemendagri.

"Pertumbuhan ekonomi dunia berdampak bagi Indonesia dan Jakarta. Dari target pendapatan pajak Rp 36 triliun, DKI hanya bisa menyerap anggaran dari pendapatan pajak sebesar Rp 32,9 triliun. Hal itu akan disesuaikan dengan nilai APBD-P yang akan turun, kami sesuaikan," kata Tuty.

Dari data BAPPEDA DKI, serapan belanja tidak langsung sebanyak 28 persen dan belanja langsung 13 persen. Adapun total penyerapan hingga akhir Juli 2015 sekitar 19,23 persen.  Berikut serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI hingga Juli 2015 (hanya belanja langsung):

1. Dinas Bina Marga dari total anggaran Rp 5,69 triliun, baru terserap 4,93 persen atau Rp 280 miliar; 
2. Dinas Kesehatan dari total anggaran Rp 5,165 triliun, baru terserap 23,75 persen atau Rp 1,2 triliun; 
3. Dinas Tata Air dari total anggaran Rp 5,163 triliun, baru terserap 3,49 persen atau Rp 180 miliar; 
4. Dinas Pendidikan dari total anggaran Rp 3,885 triliun, baru terserap 21,60 persen atau Rp 842 miliar; 
5. Dinas Pertamanan dan Pemakaman dari total Rp 3,015 triliun baru terserap 4,47 persen atau Rp 134 miliar; 

6. Dinas Kebersihan dari total Rp 2,457 triliun, baru terserap 19,57 persen atau Rp 480 miliar; 
7. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Rp 2,191 triliun, baru terserap 3,25 persen atau Rp 71,210 miliar; 
8. Dinas Perindustrian dan Energi Rp 1,249 triliun, baru terserap 24,43 persen atau Rp 305,345 miliar;
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Rp 900 miliar baru terserap 2,08 persen atau Rp 18,715 miliar; 
10. Dinas Perhubungan Rp 804,823 miliar, baru terserap 6,31 persen atau Rp 50,773 miliar; 

11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 734, 897 miliar, baru terserap 15,75 persen atau Rp 115,738 miliar; 
12. Dinas Olahraga dan Pemuda Rp 697,764 miliar, baru terserap 12,69 persen atau Rp 77,796 miliar;  
13. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 613 miliar, baru terserap 12,69 persen atau Rp 77,796 miliar;  
14. Dinas Sosial Rp 402,537 miliar, baru terserap 27,17 persen atau Rp 109,355 miliar;  
15. Dinas Pelayanan Pajak Rp 337,024 miliar, baru terserap 14,49 persen atau Rp 48, 846 miliar; 

16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Rp 280,685 miliar, baru terserap 10,44 persen atau Rp 29,292 miliar;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Rp 229,054 miliar, baru terserap 7,31 persen atau Rp 16,749 miliar;  
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 175,795 miliar, baru terserap 16,60 persen atau Rp 29,183 miliar; 
19. Dinas Penataan Kota Rp 71,629 miliar, baru terserap 21,04 persen atau Rp 15,072 miliar;  
20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp 66,351 miliar, baru terserap 23,22 persen atau Rp 15,405 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Harga Tiket Damri Jakarta-Wonosobo dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Wonosobo dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Megapolitan
Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Megapolitan
Kafe Kloud Senopati Disegel karena Kasus Narkoba, 56 Karyawan Kehilangan Pekerjaan

Kafe Kloud Senopati Disegel karena Kasus Narkoba, 56 Karyawan Kehilangan Pekerjaan

Megapolitan
9 Jalan yang Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye di Kota Bekasi

9 Jalan yang Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye di Kota Bekasi

Megapolitan
Kunjungi Kantor Damkar DKI, Cipung Dikerubuti 'Office Boy' untuk Berswafoto

Kunjungi Kantor Damkar DKI, Cipung Dikerubuti "Office Boy" untuk Berswafoto

Megapolitan
Oknum Satpol PP yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Tak Ditahan, Polisi: Masih Pemulihan Pascaoperasi

Oknum Satpol PP yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Tak Ditahan, Polisi: Masih Pemulihan Pascaoperasi

Megapolitan
Sidak SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Guru Rp 300.000, Heru Budi: Masalah Sudah Diselesaikan

Sidak SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Guru Rp 300.000, Heru Budi: Masalah Sudah Diselesaikan

Megapolitan
Kenalkan Mobil Pemadam ke Rayyanza 'Cipung', Damkar DKI: Dia Sempat Syok, tapi 'Happy'

Kenalkan Mobil Pemadam ke Rayyanza "Cipung", Damkar DKI: Dia Sempat Syok, tapi "Happy"

Megapolitan
Ada Proyek Polder, Dishub DKI Imbau Pengendara Hindari Jalan TB Simatupang hingga 15 Desember 2023

Ada Proyek Polder, Dishub DKI Imbau Pengendara Hindari Jalan TB Simatupang hingga 15 Desember 2023

Megapolitan
2 Penipu yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Ternyata Pegawai Pemkot Serang dan Satpol PP

2 Penipu yang Janjikan Pekerjaan di Kantor Samsat Ternyata Pegawai Pemkot Serang dan Satpol PP

Megapolitan
Polisi: Penyebab Lansia yang Tewas di Atap Rumahnya di Manggarai Diduga karena Kelelahan

Polisi: Penyebab Lansia yang Tewas di Atap Rumahnya di Manggarai Diduga karena Kelelahan

Megapolitan
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 6,8 Miliar untuk Bangun Kantor Kelurahan Curug

Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 6,8 Miliar untuk Bangun Kantor Kelurahan Curug

Megapolitan
Sudah 1,5 Bulan, 3 Pengeroyok yang Tewaskan Pemuda dalam Tawuran di Ciracas Masih Buron

Sudah 1,5 Bulan, 3 Pengeroyok yang Tewaskan Pemuda dalam Tawuran di Ciracas Masih Buron

Megapolitan
'Headway' LRT Jabodebek Kini Berkurang Jadi 18 Menit

"Headway" LRT Jabodebek Kini Berkurang Jadi 18 Menit

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com