Ini Program Prioritas DKI dalam APBD Perubahan 2015

Kompas.com - 03/08/2015, 19:53 WIB
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, DKI bakal mengirim dokumen anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan ini. Ia menyebut beberapa program unggulan yang menjadi prioritas adalah terkait pengadaan ruang terbuka hijau (RTH). 

"Ada juga program pengentasan kemacetan, peningkatan kapasitas alat dan sarana pengendali banjir, kami mendorong untuk ditingkatkan kegiatan-kegiatan menyangkut pendidikan dan kesehatan," kata Tuty, di Balai Kota, Senin (3/8/2015). 

Adapun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan 2015 yang diajukan ke Kemendagri sebesar Rp 66 triliun. Jumlah itu lebih sedikit dibanding total nilai APBD 2015, senilai Rp 69,286 triliun.

Sejumlah anggaran di dalamnya akan dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo dan Bank DKI. APBD Perubahan 2015 juga akan disahkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang disetujui oleh Kemendagri.

"Pertumbuhan ekonomi dunia berdampak bagi Indonesia dan Jakarta. Dari target pendapatan pajak Rp 36 triliun, DKI hanya bisa menyerap anggaran dari pendapatan pajak sebesar Rp 32,9 triliun. Hal itu akan disesuaikan dengan nilai APBD-P yang akan turun, kami sesuaikan," kata Tuty.

Dari data BAPPEDA DKI, serapan belanja tidak langsung sebanyak 28 persen dan belanja langsung 13 persen. Adapun total penyerapan hingga akhir Juli 2015 sekitar 19,23 persen.  Berikut serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI hingga Juli 2015 (hanya belanja langsung):

1. Dinas Bina Marga dari total anggaran Rp 5,69 triliun, baru terserap 4,93 persen atau Rp 280 miliar; 
2. Dinas Kesehatan dari total anggaran Rp 5,165 triliun, baru terserap 23,75 persen atau Rp 1,2 triliun; 
3. Dinas Tata Air dari total anggaran Rp 5,163 triliun, baru terserap 3,49 persen atau Rp 180 miliar; 
4. Dinas Pendidikan dari total anggaran Rp 3,885 triliun, baru terserap 21,60 persen atau Rp 842 miliar; 
5. Dinas Pertamanan dan Pemakaman dari total Rp 3,015 triliun baru terserap 4,47 persen atau Rp 134 miliar; 

6. Dinas Kebersihan dari total Rp 2,457 triliun, baru terserap 19,57 persen atau Rp 480 miliar; 
7. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Rp 2,191 triliun, baru terserap 3,25 persen atau Rp 71,210 miliar; 
8. Dinas Perindustrian dan Energi Rp 1,249 triliun, baru terserap 24,43 persen atau Rp 305,345 miliar;
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Rp 900 miliar baru terserap 2,08 persen atau Rp 18,715 miliar; 
10. Dinas Perhubungan Rp 804,823 miliar, baru terserap 6,31 persen atau Rp 50,773 miliar; 

11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 734, 897 miliar, baru terserap 15,75 persen atau Rp 115,738 miliar; 
12. Dinas Olahraga dan Pemuda Rp 697,764 miliar, baru terserap 12,69 persen atau Rp 77,796 miliar;  
13. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 613 miliar, baru terserap 12,69 persen atau Rp 77,796 miliar;  
14. Dinas Sosial Rp 402,537 miliar, baru terserap 27,17 persen atau Rp 109,355 miliar;  
15. Dinas Pelayanan Pajak Rp 337,024 miliar, baru terserap 14,49 persen atau Rp 48, 846 miliar; 

16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Rp 280,685 miliar, baru terserap 10,44 persen atau Rp 29,292 miliar;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Rp 229,054 miliar, baru terserap 7,31 persen atau Rp 16,749 miliar;  
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 175,795 miliar, baru terserap 16,60 persen atau Rp 29,183 miliar; 
19. Dinas Penataan Kota Rp 71,629 miliar, baru terserap 21,04 persen atau Rp 15,072 miliar;  
20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp 66,351 miliar, baru terserap 23,22 persen atau Rp 15,405 miliar.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

PHK Massal di Tengah Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemerintah Berikan Insentif

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Polda Metro Jaya Kerahkan 60 Personel untuk Kawal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Pencabutan Kebijakan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 19 April 2020

Megapolitan
Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Mau Keluar Rumah Hari Ini? Jangan Lupa Pakai Masker

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

[POPULER JABODETABEK] Physical Distancing Tak Terlaksana, Warga Padati Pasar | Penumpang Tanpa Masker Dilarang Masuk Stasiun

Megapolitan
Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Penundaan Pembukaan Pasar Tanah Abang Berdasarkan Arahan Gubernur

Megapolitan
Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Pasar Jaya Tunda Pembukaan Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020

Megapolitan
Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Kisah Korban PHK Saat Wabah Covid-19, Tanpa Pesangon dan Sulit Dapat Pekerjaan Baru

Megapolitan
Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Ikuti Seruan DKI, KCI Juga Wajibkan Penumpang KRL Pakai Masker Mulai 12 April

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Penumpang Tanpa Masker Dilarang Naik Transjakarta, MRT, LRT Mulai 12 April 2020

Megapolitan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Wali Kota Bogor Bima Arya Sebut Wabah Corona Menguji 3 Hal Ini

Megapolitan
Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Atasi Covid-19, Bima Arya Ajak Masyarakat Saling Bantu dan Kesampingkan Perbedaan

Megapolitan
Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Penumpang Tanpa Masker Akan Dilarang Masuk Stasiun dan Gunakan MRT

Megapolitan
17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

17 Hari Dirawat karena Positif Covid-19, Kondisi Bima Arya Semakin Membaik

Megapolitan
Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Bima Arya Sumbangkan Gaji sebagai Wali Kota Bogor untuk Atasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X