Ada Satu Fraksi Tak Setuju Pembentukan Pansus BPK?

Ternyata, fraksi yang memiliki pendapat lain mengenai pansus ini adalah Fraksi Partai Nasional Demokrat. Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mengaku ada perbedaan pendapat antara fraksinya dengan fraksi lain mengenai hal ini.

"Sebenarnya kalau pansus kan bukan soal dukung atau tidak mendukung. Nasdem juga bukan menolak. Tapi saat rapimgab (rapat pimpinan gabungan) saya menyampaikan pandangan lain," ujar Bestari, Minggu (9/8/2015).

Bestari mengatakan fraksinya menyarankan agar pimpinan DPRD DKI bisa bertemu dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sebelum membuat pansus. Hal tersebut dilakukan agar DPRD memiliki pandangan yang lebih lengkap dan jelas.

Meski demikian, secara umum, Fraksi Partai Nasdem tetap mempersilahkan pansus ini dilaksanakan. "Buktinya saya hadir juga di rapat pansus dengan wagub kemarin itu," ujar Bestari.

Sebelumnya, Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dibentuk untuk membicarakan temuan-temuan BPK dengan pihak eksekutif. Minggu lalu, Pansus BPK telah memanggil Pemerintah Provinsi DKI untuk membicarakan salah satu temuan BPK yaitu aset di Mangga Dua.

Ketua Pansus BPK Triwisaksana mengatakan ada beberapa masalah di Mangga Dua yang kini menjadi temuan BPK. Pertama, sertifikat beberapa hektar lahan tidak ditemukan baik di Pemprov DKI maupun PT Duta Pertiwi.

PT Duta Pertiwi merupakan perusahan yang diajak bekerja sama dalam hal ini. Permasalahan kedua, sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) yang ada masih belum mencakup semua lahan hasil kerja sama antara Pemprov DKI dan PT Duta Pertiwi.

Sani -demikian Triwisaksana biasa disapa, juga mengatakan hak guna bangunan (HGB) juga belum mencakup semua lahan HPL-nya. Selain itu, sekitar 18 hektar di Mangga Dua juga tidak ditemukan sertifikatnya, padahal bangunan sudah berdiri di lahan itu. Hal itu lah, kata Sani, yang menjadi sorotan BPK.