Ini Alasan Pemprov DKI Ingin Punya RS Kanker Sendiri

"Antreannya bisa sampai enam bulan. Akibat lamanya antrean, tak jarang pasien sudah meninggal sebelum mendapatkan perawatan," kata Koesmedi jelang penutupan rapat pansus DPRD DKI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas hasil laporan keuangan Pemprov DKI 2014 di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/8/2015).

Koesmedi mencontohkan RS Cipto Mangunkusumo. Ia menyebut pasien paliatif kanker dari dalam Kota Jakarta yang dirawat di rumah sakit tersebut jumlahnya mencapai 48 persen dari keseluruhan.

"RSCM adalah salah satu rumah sakit rujukan nasional. Tapi, jumlah pasien dari Jakarta sendiri sudah mencapai 48 persen," ujar dia.

Atas dasar itu, Koesmedi menilai, memang sudah saatnya bagi Pemprov DKI memiliki rumah sakit kanker sendiri. Dengan memiliki rumah sakit sendiri, rumah sakit pemerintah pusat maupun RS Dharmais bisa mampu menampung pasien-pasien dari daerah.

"Pemprov DKI memang harus menyediakan sendiri tempat untuk pasiennya," ucap Koesmedi.

Penyediaan RS Kanker merupakan salah satu rencana Pemprov DKI yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam perkembangannya, dipilihlah lahan di RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, untuk lokasi pembangunan proyek tersebut.

Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian menemukan adanya pengadaan lahan dengan tidak melalui proses yang memadai dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 191 miliar.