Kompas.com - 12/08/2015, 12:45 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian menyatakan aturan batas kecepatan kendaraan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya disebut batas kecepatan ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, perkotaan, jalan antarkota, dan bebas hambatan.

"Kalau aturan memang sudah baku ya, di dalam kota 60 kilometer per jam. Kemudian di antarkota 80 kilometer per jam, di jalan tol 100 kilometer per jam. Itu sudah diatur Undang-undang lalu lintas," kata Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ipung Purnomo saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Dalam ayat 4 pasal 21 UU Lalu Lintas disebut batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

Sementara itu, ayat 5 menyebut "ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan diatur dengan peraturan pemerintah". [Baca: Kemenhub Akan Berlakukan Pembatasan Kecepatan 6 Bulan ke Depan]

Belakangan, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pada 29 Juli 2015 lalu. Peraturan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

Dalam Permen tersebut ditetapkan kecepatan paling rendah yakni 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas, dan paling tinggi 100 kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan atau jalan tol.

Kemudian kecepatan paling tinggi 80 kilometer per jam untuk jalan antarkota. Sementara itu untuk kawasan perkotaan kecepatan paling tinggi yakni 50 kilometer per jam. Sedangkan di kawasan permukiman yakni 30 kilometer per jam. "Tinggal kolaborasi. Enggak ada masalah. Peraturan menteri sama kayak kita," kata Ipung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keterbatasan pengawasan

Sampai saat ini polisi belum memiliki cara jitu untuk pengawasan penerapan aturan tersebut. "Kalau kita mengawasi secara detil sulit ya. Karena polisi tidak pada semua di tempat," kata Ipung.

Saat ini, Ipung menyebut polisi memiliki alat yang dapat mengukur kecepatan secara sepat. Alat tersebut biasa disebut dengan speed gun. "Jadi kayak model tembakan gitu. Mengetes kecepatan mobil. Nanti ada rekapan per hari dan per jam berapa. Kecepatan berapa, akan tahu," kata Ipung.

Namun alat tersebut belum sepenuhnya digunakan karena keterbatasan judan sosialiasi mengenai alat pengukur kecepatan kendaraan yang biasa digunakan di kawasan rawan kecelakaan.

"Alat ini belum disosialisasikan secara menyeluruh. Tidak kita gunakan karena keterbatasan juga," kata Ipung.

Sementara itu, untuk penegakkan hukumnya, Ipung menyebut hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Salah satunya akan dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

Megapolitan
BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Megapolitan
Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Megapolitan
Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Megapolitan
Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi 'Jokowi End Game'

Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi "Jokowi End Game"

Megapolitan
Ketika Sindikat Tes PCR Palsu Beroperasi di Bandara Halim, 8 dari 11 Surat Lolos Pemeriksaan

Ketika Sindikat Tes PCR Palsu Beroperasi di Bandara Halim, 8 dari 11 Surat Lolos Pemeriksaan

Megapolitan
Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Viral Video Bendera Putih di Pasar Tanah Abang, Satpol PP: Kami Sisir Sudah Kosong

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok dengan Warga di Cengkareng, Pelaku Minta Maaf

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok dengan Warga di Cengkareng, Pelaku Minta Maaf

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X