Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Ajak Petugas Kebersihan Berani Lawan Pejabat yang Sunat Gaji

Kompas.com - 15/08/2015, 11:02 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memimpin apel di sisi selatan Silang Monas, di Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (15/8/2015) pagi, bersama ribuan pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dan pekerja harian lepas (PHL) tahun 2015.

Kepada ribuan PPSU dan PHL, Basuki berpesan agar tidak takut terhadap pejabat yang menyunat gaji mereka. Basuki mengatakan, dirinya masih menemukan oknum pejabat yang masih menahan kartu ATM para PPSU atau PHL. Padahal, Basuki ingin agar para PPSU dan PHL bisa memegang sendiri kartu ATM sehingga bisa menarik uang untuk keperluannya.

"Saya masih temukan mandor, oknum pejabat terlibat, ATM-nya dipegang dia, dia yang narik duit. Saudara enggak pernah pegang. Sampai sekarang masih ada yang berkelakuan begitu. Makanya saya mau kumpulkan, saya ingin saudara berani lawan, kenapa takut. Saya ada di depan. Saudara bisa SMS saya, bisa datang ketemu saya, lawan penindasan seperti itu," kata Basuki yang disambut riuh para PPSU dan PHL, Sabtu (15/8/2015).

Pria yang akrab disapa Ahok ingin ada perbaikan terhadap nasib PPSU dan PHL di Ibu Kota, khususnya soal kesejahteraan. Ahok mengatakan, kedua satuan ini adalah pekerja mulia dan terhormat, yang membuat Jakarta menjadi bersih dari sampah.

Beberapa bentuk perhatian terhadap nasib PPSU dan PHL, Ahok ingin mereka dilengkapi dengan BPJS Kesehatan, asuransi kecelakaan dan kematian, mendapatkan KJP, dapat menempati rusun, hingga bisa menumpang bus transjakarta secara gratis.

Soal KJP, Ahok menjelaskan tak ingin ada PPSU dan PHL, yang mempunyai dua atau tiga orang anak, mengalami kesulitan membiayai sekolah. Sebab, dengan gaji UMP alias Rp 2,7 juta, menurut dia, belum cukup untuk membiayai dua atau tiga anak, apalagi bila sekolahnya di swasta.

Menurut dia, kebutuhan hidup layak untuk lajang saja di Ibu Kota sebesar Rp 2,5 juta. Kemudian, dengan menumpang bus transjakarta secara gratis, Ahok ingin agar PPSU dan PHL bisa bekerja pindah ke tempat lain tanpa mengeluhkan ongkos.

"Saudara bisa tunjukkan kartu ATM Bank DKI, bebas naik bus transjakarta tidak bayar. Supaya saudara tidak ada alasan kerjanya yang jauh habis ongkos," ujar Ahok.

Dengan mewujudkan beberapa hal mengenai kesejahteraan PPSU dan PHL tadi, Ahok mau agar nasib kedua satuan itu sama seperti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, Ahok berpesan agar kedua satuan itu bekerja sungguh-sungguh untuk kebersihan Jakarta. Sebab, dirinya mengaku masih menemukan adanya segelintir oknum PPSU dan PHL yang malas-malasan bekerja.

"Kalau saudara malas, tidak masuk, bermain-main dengan absensi, bermain-main dengan cuma kartu, tapi tidak bertanggung jawab untuk wilayahnya, saya tidak segan-segan pecat saudara, bahkan bawa saudara ke kantor polisi. Ini harus jelas posisi kita. Tapi saya akan perhatikan (kesejahteraan) saudara. Kita menerima gaji uang rakyat," tegas Ahok.

Berdasarkan pantauan, ribuan PHL dan PPSU dari seluruh kota administratif di Jakarta, termasuk PPSU dan PHL dari Kepulauan Seribu, ikut dalam apel ini. Mereka berseragam oranye dan hijau memenuhi sisi selatan Silang Monas. Menurut informasi, jumlah PPSU dan PHL yang hadir mencapai lebih dari 30.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com