Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Sumber Waras Akui Tak Ada Akses Masuk di Lahan yang Dibeli Pemprov DKI

Kompas.com - 19/08/2015, 15:20 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pansus laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanya soal akses masuk di lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI. Hal tersebut ditanyakan dalam peninjauan Pansus BPK ke Rumah Sakit Sumber Waras, Rabu (18/8/2015).

"Dalam laporan BPK disebut bahwa ada ketidaksesuaian antara pengadaan lahan dengan hasil kajian Dinkes. Pertama, akses ke jalan raya dalam hal ini Jalan Kiai Tapa itu tidak bersisian dengan lahan yang dibeli Pemprov di Jalan Tomang Utara, sementara syarat kajian teknis itu akses ke jalan raya atau Kiai Tapa. Anggaran yang disetujui DPRD itu pembelian tanah di Kiai Tapa," ujar Ketua Pansus BPK Triwisaksana di RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Hal tersebut dijawab oleh Direktur Utama Yayasan Kesehatan Sumber Waras Abraham Tetdjanegara dengan menunjukkan sebuah peta lahan yang ada di RS Sumber Waras.

Abraham menjelaskan bahwa lahan yang ada di RS Sumber Waras terbagi menjadi dua sertifikat. Jika datang dari pintu masuk RS Sumber Waras yang berada di Jalan Kiai Tapa, sisi kiri merupakan lahan yang diakui oleh Abraham masih dalam sengketa.

Akses masuk ke RS Sumber Waras ada pada lahan sengketa itu. Lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI ada pada sisi kanan yang merupakan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras.

Dengan menunjukkan peta, Abraham mengatakan bahwa lahan yang dibeli Pemprov tidak bersinggungan dengan Jalan Kiai Tapa, tetapi dengan Jalan Tomang Utara.

"Jika akses di Jalan Kiai Tapa ditutup, apakah ada akses lain?" ujar Triwisaksana. "Tidak ada," ujar Abraham. "Berarti kalau bidang tanah di Kiai Tapa ditutup, tidak ada akses ke lahan yang dibeli DKI?" tanya anggota Pansus lain, Sanusi.

"Ya, ya, tidak ada," ujar Abraham. Mengenai hal itu, Triwisaksana menyimpulkan bahwa akses ke lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov tidak sesuai dengan kajian Dinas Kesehatan.

Hal tersebut diamini oleh penjelasan Abraham melalui peta lahan dan juga pemeriksaan langsung di lokasi.

"Jadi, jalan yang dibeli Pemprov tidak ada akses ke Kiai Tapa. Konon ada perjanjian akan dikasih akses ke Kiai Tapa. Tetapi, ternyata aksesnya berdiri di tanah sengketa. Itu yang kita belum bisa terima, Pak Abraham," ujar Triwisaksana.

"Kedua, bahwa dengan enggak ada akses ke Kiai Tapa, maka tanahnya diasumsikan enggak berdiri dan enggak terletak di Kiai Tapa. Efeknya ke NJOP yang harganya pasti berbeda," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com