Kompas.com - 25/08/2015, 21:10 WIB
EditorFidel Ali Permana
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ramelan menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan dua guru Jakarta Intercultural School (JIS), Neil Bantleman dan Ferdinant Tjiong, menunjukkan bahwa bukti-bukti yang digunakan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Selatan lemah dan cenderung dipaksakan.

Dikatakan Ramelan, Pengadilan Tinggi pasti telah mempertimbangkan seluruh proses persidangan di tingkat pertama, apakah telah dilakukan sesuai ketentuan atau tidak.

Dia menilai, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pasti telah memeriksa apakah bukti-bukti yang digunakan selama proses persidangan di pengadilan pertama telah ada dan didukung keterangan saksi dan keterangan ahli.

"Bila putusannya membebaskan terdakwa, hal itu menunjukan kalau pembuktian (di pengadilan pertama) tidak jelas, tidak sesuai ketentuan dan lemah," kata Ramelan, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (24/8/2015).

Ia melanjutkan, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah cukup tepat dengan menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus dua guru JIS karena pembuktiannya lemah dan kurang cermat.

Salah satu kelemahan lain di kasus tersebut, kata dia, adalah pengajuan tuduhan tanpa disertai saksi fakta yang melihat langsung kejadian. Padahal, kata dia, dalam hukum acara pidana, saksi yang melihat itu sangat penting.

Seperti diketahui, pada (14/8/2015) lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Neil Bantleman dan Ferdinant Tjiong dari vonis 10 tahun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai putusan pengadilan PN Jaksel tidak cermat dan tidak matang dalam pembuktian.

Hal senada diungkapkan pengamat hukum dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi. Ia menilai kesimpulan hakim di PN Jakarta Selatan yang memvonis terdakwa pidana kurungan 10 tahun, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

"Saya sudah pelajari berkas putusan PN Jakarta Selatan, ada beberapa poin yang tidak sesuai. Misalnya, Hakim tidak menggunakan hasil medis rumah sakit Singapura dengan alasan tidak ada perjanjian bilateral. Ini kan aneh kalau hakim berpendapat seperti itu. Padahal keadilan itu universal. Yang namanya bukti dari negara lain untuk mendukung persidangan, ya boleh. Tidak ada ketentuan hukum yang melarang hal itu," katanya.

Fahrizal mengaku heran dengan alasan hakim tentang kejadian sodomi terhadap MAK, DA dan AL hanya dari pengakuan anak tersebut. Padahal hakim harus merangkai bukti tambahan sehingga menjadi utuh.

Selain itu, kata dia, saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap tidak kredibel. Ada ahli yang masih menggunakan teori lama, ada ahli yang juga melakukan konseling dengan salah satu anak sehingga tidak independen.

Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan juga tidak memakai hasil rekam medis dari SOS Medika, RSCM, RSPI dan dari RS KK Women' and Children's Hospital Singapura, yang menyatakan kondisi lubang pelepas AL tetap normal dan tidak mengalami luka.

Pemeriksaan rumah sakit di singapura ini dilakukan secara lebih komprehensif dengan menggunakan metode anuskopi yang melibatkan dokter bedah, dokter anestesi dan dokter psikologi. (Ahmad Sabran)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Sumber Warta Kota
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Megapolitan
Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Megapolitan
Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Megapolitan
Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Megapolitan
Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Megapolitan
Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Megapolitan
Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Megapolitan
Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Megapolitan
Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Megapolitan
Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Megapolitan
Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.