Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Mau Minta Polda Pimpin Penggusuran, Ini Kata Warga Bidaracina

Kompas.com - 26/08/2015, 12:16 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Polda Metro Jaya memimpin penggusuran permukiman di Bidaracina. Apa kata warga Bidaracina mengenai rencana Ahok tersebut?

Astriyani, anggota Tim 14 warga Bidaracina, berpendapat, pemerintah tidak dibenarkan jika menggunakan aparat negara untuk melakukan penertiban. Pasalnya, lahan yang akan menjadi lokasi akses masuk (inlet) sodetan Ciliwung-KBT justru diklaim pihak swasta.

"Apakah bisa dibenarkan kalau organ negara digunakan untuk merelokasi (di) tanah yang diklaim dimiliki pihak swasta. Itukan penggunaan kekuasaan negara yang tidak pada tempatnya, abuse of power. Masa mereka mau menggunakan organ negara untuk tanah swasta," kata Astriyani kepada Kompas.com, di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (26/8/2015).

Seperti diketahui, warga setempat mempertanyakan munculnya nama Hengki di lahan seluas 8.000 meter persegi di Bidaracina. Lahan milik Hengki tersebut menurut rencana akan jadi lokasi inlet pembuatan Sodetan Ciliwung-KBT. Namun, nama Hengki tidak pernah dikenal atau disebut dalam sosialisasi sebelumnya dengan warga.

"Kami juga enggak pernah tahu siapa Hengki itu. Lucunya juga, selama dari sosialisasi (penertiban sejak) tahun 2014, itu enggak pernah disebutkan (nama Hengki)," ujar Astriyani. [Baca: Bagaimana Rencana Penertiban di Bidaracina?]

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah bersepakat dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian untuk bersama merelokasi warga bantaran Kali Ciliwung ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang disediakan Pemprov DKI.

Dua kawasan yang akan ditertibkan setelah Kampung Pulo adalah Bidaracina dan Bukit Duri. [Baca: Ahok Minta Polda Pimpin Relokasi Warga Bidaracina dan Bukit Duri]

"Kami minta polisi yang pimpin relokasi. Saya sudah rapatkan dengan Polda Metro Jaya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (25/8/2015). 

Meski Polda Metro Jaya yang akan memimpin relokasi, Satpol PP DKI juga akan ikut dalam proses untuk menertibkan permukiman liar warga di bantaran Kali Ciliwung tersebut.

Menurut Basuki, Satpol PP DKI tidak boleh kehilangan fungsinya untuk menjalankan Perda Ketertiban Umum (Tibum) Nomor 8 Tahun 2007.

Keputusan melibatkan kepolisian itu diambil karena aparat kepolisian lebih berpengalaman ketika mengatasi kericuhan. Contohnya ialah seperti menembakkan gas air mata dan lain-lain.

"Kami akan masukkan intel ke sana. Sama seperti saat kami bereskan Taman Burung di Pluit. Yang pasti, Bidaracina dan Bukit Duri harus kami bereskan untuk sodetan Ciliwung," ujar Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com