Ahok: Mau Enggak Mau Bongkar Paksa, Mau Bagaimana Lagi?

Namun, jika warga tidak mengindahkan instruksi pemerintah, maka Pemprov DKI akan mengirimkan surat peringatan (SP). Setelah tiga kali mengeluarkan SP, maka Pemprov DKI akan membongkar paksa kawasan tersebut. 

"Kami sudah layangkan SP 1, SP 2, SP 3, kamu enggak mau dibongkar, mau gimana dong? Kalau sudah peringatan ketiga gimana? Gimana caranya? Ya (bongkar) paksa," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (27/8/2015). 

Penertiban paksa itu juga dilakukan setelah Pemprov DKI merampungkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai relokasi. Jika belum selesai, maka DKI belum akan membongkar kawasan tersebut.

Selain hanya dibebankan biaya retribusi sekitar Rp 10.000 tiap harinya, warga relokasi juga akan mendapat unit rusun yang telah dilengkapi dengan berbagai furnitur. Pernyataannya ini sekaligus menampik seluruh tudingan yang menyasar kepadanya perihal penertiban Kampung Pulo, seperti dari Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

"HAM yang mana, hamburger saya bilang," kata Basuki. 

Lebih lanjut, Basuki mengklaim bahwa dirinya merupakan contoh pejabat publik yang konsisten untuk taat pada konstitusi, bukan konstituen.

"Saya kira tidak ada pejabat yang lebih berani dari saya dengan meng-upload semua video rapat saya. Kalau Anda sebut saya tidak konsisten, seharusnya saya bisa salah ngomong loh. Tapi saya berani ketemu siapa pun untuk ngomong," kata Basuki. 

"Pejabat itu paling menghindari doorstop wartawan, tetapi saya enggak pernah takut di-doorstop. Tanya saja sama saya soal apa pun, saya ladenin, kok. Saya konsisten soal taat sama konstitusi," kata Basuki.