Ada Kendala Lahan, Ini Alasan RS Kanker DKI Tetap Diprogramkan di 2016

Kompas.com - 28/08/2015, 11:34 WIB
Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat KOMPAS.com/Andri Donnal PuteraRumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan alasan pencantuman program pembangunan rumah sakit Sumber Waras pada rencana kegiatan dan anggaran pemerintah daerah (RKAPD) 2016.

Ia menyebut hal itu karena pembangunan RS Kanker masuk dalam program berkelanjutan yang diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Pengadaan RS Kanker itu harus berkelanjutan. 2015 pembelian lahan, 2016 pembangunan. Kalau tidak dianggarkan nanti salah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Heru mengakui pelaksanaan program tersebut akan terganjal pada penyediaan lahan. Karena belum siapnya lahan yang dibeli, dalam hal ini lahan milik RS Sumber Waras.

Karena itu, ia menyatakan Pemprov DKI tak mempermasalahkan apabila DPRD hendak mengoreksi program tersebut. "Tapi kalau memang mau dicoret ya enggak apa-apa, silakan," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Syarif mempertanyakan pencantuman program pembangunan RS Kanker pada RKAPD 2016. Adapun poin yang dipertanyakan oleh DPRD adalah mengenai lahan yang akan digunakan.

Menurut Syarif, bila memang lahan yang akan digunakan untuk pembangunan RS Kanker pada tahun 2016 adalah lahan di RS Sumber Waras, maka hal itu patut dipertanyakan. Sebab, kata dia, lahan yang dibeli seharga Rp 755 miliar itu tidak bisa langsung digunakan setidaknya dalam kurun waktu dua tahun.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja DPRD ke RS Sumber Waras pekan lalu, Direktur RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan butuh waktu dua tahun untuk bisa mengosongkan lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI.

Saat ini, di atas lahan tersebut masih terdapat bangunan yang menjadi bagian dari RS Sumber Waras.

Atas dasar itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI membatalkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Sebab, ia menilai lahan tersebut sarat masalah.

"Tanahnya tidak siap pakai. Dua tahun harus dipindahin dulu barang-barangnya. Konstruksi tiga tahun. Jadi butuh waktu lima tahun (untuk pengoperasian RS Kanker)," kata Sanusi dalam kunjungan yang dilakukan pada Rabu (26/8/2015).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

Megapolitan
Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X