Menata Area Parkir di Gedung DPRD DKI Jakarta

Kompas.com - 07/09/2015, 14:10 WIB
Jessi Carina Parkir di gedung DPRD DKI kini dikelola oleh UP perparkiran Dinas Perhubungan DKI.
JAKARTA, KOMPAS.com — Akses masuk dan keluar Gedung DPRD DKI juga diubah oleh UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI. Hal ini untuk menyempurnakan sistem perparkiran yang sedang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI di Gedung DPRD DKI.

"Akses masuk kita putuskan berada di bagian paling kanan gedung. Untuk akses keluar di gerbang tengah," ujar Kepala Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Siswanto Adi di Jalan Kebon Sirih, Senin (7/9/2015).

Ada tiga pintu gerbang di Gedung DPRD DKI, yaitu berada di sisi paling kanan, tengah, dan paling kiri.

Siswanto juga mengatakan, akses masuk untuk pejalan kaki akan dibuat di pintu tengah. Sebab, arus pegawai negeri sipil (PNS) saat jam pulang kerja selalu menuju ke pintu gerbang itu.

Pengaturan akses masuk tersebut menyusul adanya sistem parkir baru di Gedung DPRD. Akses masuk ditetapkan karena Dinas Perhubungan membangun sebuah gate di akses itu untuk kendaraan mobil dan motor. Begitu pula pemasangan gate keluar di akses keluar.

Selama satu minggu pertama, parkir di Gedung DPRD DKI ini masih tidak dipungut biaya. Semua kendaraan yang masuk ke dalam gedung akan diberikan kartu parkir tanpa dimintai uang oleh petugas Dishub DKI. Hal tersebut sambil menunggu kesiapan gate parkir yang ada di akses masuk dan keluar Gedung DPRD.

Akan tetapi, setelah sistem gate siap, tarif parkir pun akan diberlakukan. Khusus bagi anggota DPRD dan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di DPRD DKI, tidak ada tarif yang harus dibayar. Sementara untuk PNS DKI dan pejabat lain, bisa membayar parkir dengan sistem pembayaran bulanan.

"Untuk motor Rp 11.000 per bulan dan untuk mobil Rp 22.000 per bulan, tapi tarif itu masih belum final ya," ujar Siswanto.

Penerapan sistem parkir baru ini bermula dari kemarahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap praktik pungutan liar di Gedung DPRD DKI. Praktik tersebut pun dihilangkan dan berganti dengan pengawalan dari Dinas Perhubungan DKI.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorAna Shofiana Syatiri
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Close Ads X