Tanah Tak Dijual, Dinkes DKI Tak Rekomendasikan Lahan Sumber Waras

Kompas.com - 08/09/2015, 16:28 WIB
Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Juni 2014, Dinas Kesehatan DKI Jakarta ternyata telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa lahan untuk pembangunan rumah sakit kanker dan jantung milik Pemprov DKI tidak di lahan milik RS Sumber Waras.

Adapun lahan yang sebenarnya disediakan berada di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, bersebelahan dengan Kantor Dinas Kesehatan; dan di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, yang kini menjadi lokasi Gedung Ambulance Gawat Darurat.

Hal itu terungkap dari nota dinas yang diperlihatkan oleh Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan DKI Jakarta 2014 dalam rapat pansus LHP BPK di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/9/2015).

Pansus memperlihatkan nota tersebut untuk menanyakan apakah pembelian lahan RS Sumber Waras telah sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan DKI. Dalam rapat tersebut, jajaran pejabat Dinas Kesehatan dihadirkan, termasuk Kepala Dinas Kesehatan pada masa pembelian lahan RS Sumber Waras tahun 2014, Dien Emmawati.

"Saya mau tanya ke Ibu Dien, saya harap Ibu bisa jawab dengan jujur," kata salah satu anggota pansus, Tubagus Arief.

Dien membenarkan bahwa ia telah menandatangani nota tersebut. Ia mengakui pada awalnya telah merekomendasikan lahan untuk RS kanker dan jantung. Masing-masing berada di Jalan Kesehatan untuk RS jantung, dan di Jalan Sunter Permai Raya untuk RS kanker.

"Sebelumnya, ini kan saya sudah buat surat yang mengatakan bahwa lahan Sumber Waras tidak dijual. Maka dari itu, kami rekomendasikan dua alternatif lahan yang dekat Dinas Kesehatan dan yang ada di Sunter," kata Dien.

Seperti diberitakan, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara atas hasil laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014, salah satunya pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Dalam temuannya, BPK menyatakan bahwa pembelian lahan senilai Rp 755 miliar itu tidak sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang berlaku di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, BPK juga menyatakan, lahan yang dibeli rawan banjir sehingga dinilai tidak laik untuk lokasi RS jantung dan kanker.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X