DPRD DKI: Dinkes Sudah Punya Lahan, Kenapa Beli Lahan Sumber Waras?

Kompas.com - 09/09/2015, 06:54 WIB
Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAnggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia khusus DPRD DKI Jakarta untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan DKI Jakarta 2014 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan sebenarnya sudah memiliki lahan untuk pembangunan rumah sakit kanker dan jantung. Karena itu, pansus mempertanyakan langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur, tetap memerintahkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

"Kalau hanya untuk membangun rumah sakit, Dinas Kesehatan punya lahan. Dinas Kesehatan sudah mengirim surat ke Pak Gubernur ada lahan di Jalan Kesehatan dan di Sunter. Intinya, kalau Pemda punya lahan, kenapa mesti beli lagi," kata Wakil Ketua Pansus DPRD DKI untuk LHP BPK Prabowo Soenirman seusai rapat di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/9/2015).

Dalam rapat kemarin, pansus sempat memperlihatkan nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan saat itu, Dien Emmawati, pada sekitar Juni 2014. Dalam nota tersebut tertulis bahwa Dinas Kesehatan ternyata telah merekomendasikan lahan untuk pembangunan rumah sakit kanker dan jantung milik Pemprov DKI.

Adapun lahan yang sebenarnya disediakan terletak di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, bersebelahan dengan Kantor Dinas Kesehatan; dan di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara, yang kini menjadi lokasi Gedung Ambulance Gawat Darurat.

Pansus memperlihatkan nota tersebut untuk menanyakan apakah pembelian lahan RS Sumber Waras telah sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan. Dien dihadirkan dalam rapat itu. "Saya mau tanya ke Ibu Dien, saya harap ibu bisa jawab dengan jujur," tanya salah satu anggota pansus, Tubagus Arief.

Dien membenarkan telah menandatangani nota tersebut. Ia mengakui pada awalnya telah merekomendasikan lahan untuk RS Kanker dan Jantung. "Sebelumnya ini kan saya sudah buat surat mengatakan bahwa lahan Sumber Waras tidak dijual. Maka, kami rekomendasikan dua alternatif lahan yang dekat Dinas Kesehatan dan yang ada di Sunter," kata Dien.

Seperti diberitakan, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara atas hasil laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014. Salah satunya disebabkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Dalam temuannya, BPK menyatakan pembelian lahan senilai Rp 755 miliar itu tidak sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) yang berlaku di lokasi tersebut. Tidak hanya itu, BPK juga menyatakan lahan yang dibeli rawan banjir sehingga dinilai tidak laik untuk lokasi RS Jantung dan Kanker.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X