Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/09/2015, 08:54 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 2014, Dien Emmawati mengatakan pemilik rumah sakit Sumber Waras diharuskan sudah mengosongkan lahan yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI paling lambat awal 2016.

Dien menyebut saat pembelian lahan, ada perjanjian yang menyebutkan pihak Sumber Waras sudah harus membongkar bangunan yang ada di lahan yang dibeli dalam jangka waktu 5-12 bulan. Proses pembelian lahan RS Sumber Waras dilakukan pada Desember 2014.

"Kami punya hitam di atas putih (pengosongan) hanya 5 bulan sampai 1 tahun setelah pembelian," kata Dien saat rapat panitia khusus DPRD DKI untuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap laporan keuangan DKI Jakarta 2014, Selasa (8/9/2015).

Atas dasar itu, Dien menyatakan, Sumber Waras tidak punya alasan untuk menunda pembongkaran. Apalagi, bila harus menunggu sampai dua tahun.

"Kami tidak meminta 2 tahun, mereka yang meminta. Jadi, kalau mereka minta 2 tahun, itu enggak ada dasarnya. Tidak ada dalam perjanjian," ujar Dien.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja DPRD DKI ke RS Sumber Waras beberapa waktu lalu, Direktur RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan butuh waktu 2 tahun untuk bisa mengosongkan lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI. Saat ini, di atas lahan tersebut masih terdapat bangunan yang menjadi bagian dari RS Sumber Waras.

Sementara di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memasukan program pembangunan rumah sakit khusus kanker pada rencana kegiatan dan anggaran pemerintah daerah (RKAPD) 2016.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sempat menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI membatalkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Sanusi mengatakan, meskipun telah terjadi proses pembayaran, Pemprov DKI masih memungkinkan untuk membatalkan jual beli.

"Dibatalin aja. Masih banyak kok lahan-lahan yang lain kalau memang ingin bangun rumah sakit. Apalagi dengan anggaran Rp 800 miliar. Pasti banyak yang mau. Tidak harus di sini," kata dia saat kunjungan kerja anggota DPRD DKI ke lahan RS Sumber Waras, Rabu (19/8/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Harga Tiket DAMRI Jakarta-Cilacap dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket DAMRI Jakarta-Cilacap dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Lambang Kabupaten Bekasi dan Artinya

Lambang Kabupaten Bekasi dan Artinya

Megapolitan
Nekat Merokok di Kampung Tanpa Asap Rokok Matraman, Siap-siap Kena Denda

Nekat Merokok di Kampung Tanpa Asap Rokok Matraman, Siap-siap Kena Denda

Megapolitan
Sudah 2 Tahun Beraksi, Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Pakai Kunci Buatan Sendiri

Sudah 2 Tahun Beraksi, Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Pakai Kunci Buatan Sendiri

Megapolitan
BNN: Pengguna Narkotika di Indonesia Turun, Lebih dari 300.000 Anak Terselamatkan

BNN: Pengguna Narkotika di Indonesia Turun, Lebih dari 300.000 Anak Terselamatkan

Megapolitan
3 Guru Honorer SDN Malaka Jaya 10 Jaktim Digaji Pakai Dana BOS, Ada yang Dapat Cuma Rp 500.000

3 Guru Honorer SDN Malaka Jaya 10 Jaktim Digaji Pakai Dana BOS, Ada yang Dapat Cuma Rp 500.000

Megapolitan
Soal Kasus Aiman, TPN Ganjar-Mahfud: Kebebasan Berbicara Jangan Dibungkam

Soal Kasus Aiman, TPN Ganjar-Mahfud: Kebebasan Berbicara Jangan Dibungkam

Megapolitan
Anies-Muhaimin Belum Tentukan Jadwal Kampanye Bersama

Anies-Muhaimin Belum Tentukan Jadwal Kampanye Bersama

Megapolitan
Perjalanan KRL Tujuan Bogor Sempat Terhambat akibat Gangguan Persinyalan

Perjalanan KRL Tujuan Bogor Sempat Terhambat akibat Gangguan Persinyalan

Megapolitan
Fakta-fakta Guru SDN di Jaktim yang Dapat Upah Rp 300.000 per Bulan: Tak Keberatan hingga Gaji Dinaikkan

Fakta-fakta Guru SDN di Jaktim yang Dapat Upah Rp 300.000 per Bulan: Tak Keberatan hingga Gaji Dinaikkan

Megapolitan
Bendung Katulampa Siaga 2, BPBD DKI Pantau Permukiman di Bantaran Ciliwung

Bendung Katulampa Siaga 2, BPBD DKI Pantau Permukiman di Bantaran Ciliwung

Megapolitan
Tak Terlalu Pedulikan Gimik Politik, Timnas Anies-Muhaimin: Kami Ingin Sebarkan Gagasan

Tak Terlalu Pedulikan Gimik Politik, Timnas Anies-Muhaimin: Kami Ingin Sebarkan Gagasan

Megapolitan
2 Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

2 Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Guyonan Heru Budi, ASN DKI yang Mau Cepat Naik Jabatan Bisa Pindah Tugas ke IKN

Guyonan Heru Budi, ASN DKI yang Mau Cepat Naik Jabatan Bisa Pindah Tugas ke IKN

Megapolitan
Cerita Dini dan Supono, Gigih Mencari Kerja di Usia Paruh Baya demi Anak Semata Wayangnya

Cerita Dini dan Supono, Gigih Mencari Kerja di Usia Paruh Baya demi Anak Semata Wayangnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com