Kompas.com - 16/09/2015, 18:20 WIB
Bus transjabodetabek jurusan Ciputat-Blok M. Kompas.com/Unoviana KartikaBus transjabodetabek jurusan Ciputat-Blok M.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa mengatakan, layanan bus transjabodetabek dengan sistem yang berjalan selama ini dapat dievaluasi setelah tiga bulan.

Ia mengakui, sejauh ini pihaknya memang tidak memiliki kerja sama dengan PT Transjakarta terkait sistem pembayaran rupiah per kilometer. Hal itu disebabkan belum adanya landasan hukum terkait hal tersebut.

"Jadi, sejauh ini kerja sama yang dilakukan hanya kerja sama integrasi saja, apakah nanti rutenya diubah atau ada opsi lain menunggu setelah tiga bulan," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2015).

Meski mengakui masih merugi, Pande optimistis layanan transjabodetabek dengan sistem yang berjalan tetap akan mendatangkan keuntungan. Ia menyebut rata-rata setiap layanan angkutan umum banyak yang merugi dalam 1-2 bulan pertama pengoperasian.

"Yang pasti, kita akan lihat tren penumpangnya setelah tiga bulan. Kalau rugi, tapi jumlah penumpangnya dari hari ke hari bertambah, tentunya kan kerugian yang kita alami dapat berkurang hingga akhirnya nanti sampai pada titik yang kita inginkan," ujarnya.

Layanan bus transjabodetabek adalah layanan bus yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan. Layanan bus ini dirancang untuk melayani rute Jakarta dan kota-kota penyangga.

Sejauh ini, ada empat rute yang dilayani oleh transjabodetabek. Selain Bekasi, tiga rute lainnya adalah rute Depok, Ciputat, dan Tangerang. Di dalam Kota Jakarta, bus transjabodetabek beroperasi di dalam jalur bus transjakarta.

Beberapa waktu lalu, Pande sempat mengeluhkan mengenai banyaknya warga yang memanfaatkan naik transjabodetabek hanya pada saat bus tersebut berada di dalam jalur bus transjakarta, tetapi keluar dari bus saat kendaraan akan keluar dari jalur khusus tersebut.

Hal tersebut merupakan akibat dari tidak adanya pungutan bagi penumpang yang naik turun selama di dalam jalur bus transjakarta.

Ia menyebut banyaknya orang yang memanfaatkan bus untuk keuntungan secara sepihak itu tidak baik bagi kelangsungan usaha. Sebab, bila terus terjadi, hal itu berpotensi mendatangkan kerugian yang besar. 

Atas dasar itu, ia menilai sudah seharusnya PPD mendapatkan pembayaran dengan sistem rupiah per kilometer dari PT Transjakarta.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Anies Klaim Banjir Cepat Surut di Saat Titik Banjir Semakin Bertambah

Kala Anies Klaim Banjir Cepat Surut di Saat Titik Banjir Semakin Bertambah

Megapolitan
Polda Metro Jaya Diminta Gelar Street Race untuk Pebalap Mobil Liar

Polda Metro Jaya Diminta Gelar Street Race untuk Pebalap Mobil Liar

Megapolitan
Ayu Thalia Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik terhadap Nicholas Sean Purnama

Ayu Thalia Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik terhadap Nicholas Sean Purnama

Megapolitan
Anies Klaim Banjir di Jakarta Cepat Surut, Faktanya Banjir Meluas dan Ratusan Orang Mengungsi

Anies Klaim Banjir di Jakarta Cepat Surut, Faktanya Banjir Meluas dan Ratusan Orang Mengungsi

Megapolitan
Pemkot Jaksel Bantah Ada PNS yang Terlibat dalam Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Pemkot Jaksel Bantah Ada PNS yang Terlibat dalam Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Megapolitan
Saksi dalam Sidang Munarman: Sebagian Orang yang Saya Transfer ke ISIS Itu Orang FPI

Saksi dalam Sidang Munarman: Sebagian Orang yang Saya Transfer ke ISIS Itu Orang FPI

Megapolitan
Pelaku Penusukan Anggota TNI AD Ditangkap di Tempat Kerja

Pelaku Penusukan Anggota TNI AD Ditangkap di Tempat Kerja

Megapolitan
Polda Metro Klaim Tak Ada Laporan Balap Liar Sejak Wacanakan Street Race

Polda Metro Klaim Tak Ada Laporan Balap Liar Sejak Wacanakan Street Race

Megapolitan
Terungkapnya Baiat ISIS yang Dihadiri Munarman di UIN Ciputat...

Terungkapnya Baiat ISIS yang Dihadiri Munarman di UIN Ciputat...

Megapolitan
Banjir di Jalan Prima Dalam Tegal Alur Tak Kunjung Surut, 85 Rumah Warga Terendam sejak Kemarin

Banjir di Jalan Prima Dalam Tegal Alur Tak Kunjung Surut, 85 Rumah Warga Terendam sejak Kemarin

Megapolitan
Sidak ke Zentrum, Bima Arya: Tak Ada Manfaatnya Tempat Ini!

Sidak ke Zentrum, Bima Arya: Tak Ada Manfaatnya Tempat Ini!

Megapolitan
Saksi Sebut Munarman Sempat Hendak Diusir dari Pembaiatan Anggota ISIS di UIN

Saksi Sebut Munarman Sempat Hendak Diusir dari Pembaiatan Anggota ISIS di UIN

Megapolitan
Sempat Melarikan Diri, Pelaku Utama Pengeroyokan Anggota TNI AD Ditangkap di Muara Baru

Sempat Melarikan Diri, Pelaku Utama Pengeroyokan Anggota TNI AD Ditangkap di Muara Baru

Megapolitan
Kadin DKI Jakarta Nilai Apindo Tak Perlu Gugat Anies soal Kenaikan UMP

Kadin DKI Jakarta Nilai Apindo Tak Perlu Gugat Anies soal Kenaikan UMP

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Damkar Depok Tak Kunjung Ditahan, Begini Perkembangan Kasusnya

Tersangka Kasus Korupsi Damkar Depok Tak Kunjung Ditahan, Begini Perkembangan Kasusnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.