Kompas.com - 16/09/2015, 20:44 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan sosialisasi terhadap warga Bidaracina terkait pengerjaan proyek sodetan Ciliwung-KBT, Rabu (16/9/2015). Dalam sosialisasi yang dilakukan di Kantor Camat Jatinegara tersebut, warga diberitahu awal November 2015 nanti proyek sodetan di sisi inlet harus dimulai. KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUSPemerintah Kota Jakarta Timur melakukan sosialisasi terhadap warga Bidaracina terkait pengerjaan proyek sodetan Ciliwung-KBT, Rabu (16/9/2015). Dalam sosialisasi yang dilakukan di Kantor Camat Jatinegara tersebut, warga diberitahu awal November 2015 nanti proyek sodetan di sisi inlet harus dimulai.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan sosialisasi terhadap warga Bidaracina terkait pengerjaan proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT), Rabu (16/9/2015). Dalam sosialisasi yang dilakukan di Kantor Camat Jatinegara tersebut, warga diberitahu awal November 2015 nanti proyek sodetan di sisi inlet harus dimulai.

Hal ini disampaikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jakarta Timur, Sofian Taher.

Menurut Sofian, proyek yang seharusnya berjalan September ini, terpaksa molor jadi November lantaran masalah pembebasan lahan. "Kami mendapat kemungkinan pertengahan atau awal November itu proyek harus sudah mulai dari inlet-nya. Saya katakan lagi, kemungkinan awal November, suka atau tidak suka, proyek ini harus dilaksanakan," kata Sofian kepada warga dalam sosialisasi.

Sofian mengimbau, warga yang memiliki sertifikat dapat melaporkan kepada pihak kelurahan. Menurut dia, pemerintah akan melakukan penggantian kepada warga yang memiliki surat sah atas lahan setempat.

"Kalau ada bukti kepemilikan dan sertifikat silakan ajukan ke kami untuk diganti pemerintah," ujar Sofian.

Namun, lanjut Sofian, warga yang tidak memiliki surat atau yang menempati lahan negara, maka tidak akan diberikan penggantian.

Sofian mengatakan, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang salah satunya mengatur bahwa tanah negara atau aset BUMN tidak boleh diganti rugi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setiap kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum bagi masyarakat yang terkena di lahan negara, tidak akan diganti rugi tetapi akan direlokasi di rusun," ujar Sofian.

Dia meminta warga untuk memahami hal ini. Sebenarnya, menurut Sofian pemerintah daerah berkeinginan untuk melakukan ganti rugi. Tetapi, undang-undang melarang hal itu.

Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Fikri mengatakan, ada sekitar 47 bidang lahan di RW 14 dan 48 bidang lahan di RW 05 yang bakal terkena dampak sodetan.

Ada sekitar 96 bangunan di dua RW itu yang terdampak. Sementara itu, hanya tersisa satu RW lagi yakni di RW 04 Bidaracina yang belum diketahui datanya lantaran warga belum ada kesepakatan dengan warga.

Fikri berharap, warga yang tak memiliki surat-surat dapat bersedia direlokasi ke rusun. "Kita tidak akan meninggalkan Bapak Ibu. Namun memang, kesulitannya karena yang Bapak Ibu tinggal tidak ada suratya. Akhirnya, dipilih relokasi ke rusun terdekat. Bagi yang berada di atas tanah negara, akan disediakan rusun," ujar Fikri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Megapolitan
PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Megapolitan
Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Megapolitan
Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Megapolitan
Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Megapolitan
Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Megapolitan
Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.