Kompas.com - 18/09/2015, 03:05 WIB
Aplikasi pemesanan ojek motor, Gojek. GojekAplikasi pemesanan ojek motor, Gojek.
EditorFidel Ali
DEPOK, KOMPAS.com - Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Universitas Indonesia meminta pemerintah segera turun tangan menyelesaikan permasalahan ojek dalam jaringan (online) yang sering menimbulkan konflik di lapangan dengan ojek konvensional.

"Harus ada aturan yang mengikatnya bisa saja membuat peraturan daerah (perda) bisa lebih teknis untuk mengaturnya dan jelas konsumennya," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Universitas Indonesia Ditha Wiradiputra dalam diskusi Menelaah Aspek Hukum, Ekonomi dan Sosial Fenomena Gojek: Modernisasi Transportasi vs Tradisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Depok, Kamis (17/9/2015).

Ia mengatakan, kehadiran ojek "online" memang tidak bisa dihindari. "Ojek online jika menerapkan tarif rendah tentunya bisa mematikan ojek konvensional atau yang biasa mangkal. Ini harus segera diatur," katanya.

Ditha mengatakan kehadiran ojek "online" seperti kehadiran warung internet (warnet) pada waktu dulu namun keberadaannya tidak lama dan mati perlahan-lahan. Atau, bisa juga seperti minimarket yang awalnya diprotes pelaku usaha kecil tradisional.

"Banyak warung kecil yang tergusur. Ini hampir sama dengan fenomena ojek online," jelasnya.

Untuk itu keduanya harus dapat berjalan seiringan dan saling mengisi maka tentunya diperlukan aturan yang jelas, agar kedua ojek tersebut dapat tetap hidup berdampingan.

Ojek "online" dinilai masyarakat lebih nyaman karena sistem tarif sudah ditentukan berdasarkan jarak dan tidak sembarangan.

Sementara itu Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung mengatakan fenomena ojek "online" mempunyai dampak yang luas di masyarakat.

Untuk itu pemerintah harus cepat tanggap dengan fenomena ini dengan membuat aturan yang tepat.

"Tidak ada jalan keluar yang dirasa adil selain aturan hukum yang jelas," katanya.

Sedangkan Ketua Paguyuban Ojek Pangkalan UI Mulyadi menuturkan dari kesepakatan yang sudah disetujui maka ojek "online" tidak boleh mengambil penumpang dalam kampus. Mereka hanya boleh mengantar dan menjemput kiriman barang.

"Sudah ada perjanjian kedua belah pihak. Kalau ada Go-jek masuk wilayah kami tahan atributnya sehingga tidak terjadi kekerasan," katanya.

Setelah ada kesepakatan itu pihaknya bisa saling berkomunikasi dengan ojek "online". Mereka menghormati dan menaati kesepakatan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit

Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit

Megapolitan
Unggahan Viral Warga Depok Dengar Dentuman Berulang Kali, Ternyata Suara Meriam Amunisi Hampa Milik Kostrad

Unggahan Viral Warga Depok Dengar Dentuman Berulang Kali, Ternyata Suara Meriam Amunisi Hampa Milik Kostrad

Megapolitan
Ini Lokasi Kantong Parkir bagi Pengunjung Tebet Eco Park

Ini Lokasi Kantong Parkir bagi Pengunjung Tebet Eco Park

Megapolitan
Waisak, 9 Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Dapat Remisi

Waisak, 9 Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Dapat Remisi

Megapolitan
Polisi Pastikan Terduga Pembunuh di Jatisampurna Tak Alami Masalah Kejiwaan

Polisi Pastikan Terduga Pembunuh di Jatisampurna Tak Alami Masalah Kejiwaan

Megapolitan
Tampak Usang dan Rusak, Truk Sampah Milik Pemkot Bekasi Tetap Beroperasi

Tampak Usang dan Rusak, Truk Sampah Milik Pemkot Bekasi Tetap Beroperasi

Megapolitan
Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Megapolitan
Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Megapolitan
Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.