Kompas.com - 18/09/2015, 08:53 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai perusahaan penyedia aplikasi Uber sudah mengacak-acak peraturan hukum di banyak negara, salah satunya di Indonesia. Tindakannya pun dianggap merugikan taksi-taksi resmi yang berizin.

Shafruhan menyebut Indonesia masih beruntung karena belum pernah terjadi bentrokan terkait hal tersebut. Sebab, kata dia, di beberapa negara sudah ada timbul kerusuhan antara sopir-sopir taksi resmi dengan sopir Uber.

"Jangan sampai akibat ulah Uber ini, terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Karena hal itu sudah terjadi di Paris dan Meksiko," kata Shafruhan saat rapat evaluasi penanganan taksi online di Kantor Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Shafruhan mengatakan, hal tersebut tak lepas dari adanya perdebatan antara perwakilan dari perusahaan-perusahaan taksi resmi dan pemilik mobil yang bekerja sama dengan Uber. Kedua pihak melontarkan pembenaran masing-masing terkait keberadaan Uber.

Salah seorang pemilik mobil yang bekerja sama dengan Uber, Kusmayadi, menyebut Uber sudah berjasa menciptakan lapangan kerja. Atas dasar itu, ia menilai, tidak seharusnya pemerintah melarang keberadaannnya.

"Saya tidak peduli Uber ini dari alam mana, bahkan dari alam barzah sekalipun. Yang pasti Uber udah menciptakan lapangan kerja bagi kami. Saya dan teman-teman cari nafkah di sini," kata Kusmayadi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Unit Taksi dari DPD Organda, M Siburian menilai, tidak sepatutnya pemilik-pemilik mobil yang bekerja sama dengan Uber menjadikan alasan menciptakan lapangan kerja untuk pembenaran terhadap keberadaan Uber. Sebab, hal tersebut juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan taksi resmi.

"Jadi, jangan bapak bilang alasan cari nafkah. Karena sopir-sopir taksi resmi juga cari nafkah. Ada 50.000 taksi resmi di Jabodetabek. Semua sopir taksi resmi tentu punya keluarga yang harus dinafkahi," ujar Siburian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah menyebut pemerintah tidak pernah menghalangi setiap orang untuk berusaha. Asal, usahanya itu dilakukan dengan mentaati peraturan yang ada.

"Kami tidak menghalangi orang untuk usaha. Tapi usahanya harus ikut aturan. Saya sudah dari bulan kemarin ingin mencari titik temu. Saya sarankan Uber segera urus izin, kami pasti bantu. Tapi mereka enggak datang-datang juga," ujar Andri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.