Pemilik Lahan Tempat Sampah di Kali Cipinang Minta Tanahnya Tak Dikikis

Kompas.com - 22/09/2015, 13:14 WIB
Pemandangan alat berat sedang mendaki gunungan sampah di Kali Cipinang. Rencananya, gunungan sampah itu akan dikeruk dan kemudian ditata kembali. Selasa (22/9/2015) Kompas.com/Robertus BelarminusPemandangan alat berat sedang mendaki gunungan sampah di Kali Cipinang. Rencananya, gunungan sampah itu akan dikeruk dan kemudian ditata kembali. Selasa (22/9/2015)
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Luthfi, pemilik lahan yang di atasnya berisi tumpukan sampah di Kali Cipinang, Jakarta Timur, berharap pengerukan sampah tidak sampai mengikis tanahnya. Jika terjadi, dia akan menuntut ganti rugi.

"Kalau mau dikeruk silakan, tapi tidak kikis tanah. Sebab, kalau mau dihabisin harus ada hitung-hitungannya. Kita akan tuntut pemerintah untuk ganti rugi," kata Lutfi kepada Kompas.com, di rumahnya di RT 01 RW 01, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/9/2015).

Sampah yang bertumpuk selama 30 tahun itu berada di atas tanah seluas sekitar 300 meter persegi. Menurut Luthfi, tanah itu milik neneknya, Hajjah Soleha, dan tanah wakaf untuk Masjid Nurul Huda sehingga tanah itu dimiliki dua ahli waris.

"Kita punya sertifikatnya dan itu juga tanah wakaf masjid. Kalau sudah dibersihkan, akan diuruk dengan tanah," ujar pria yang juga Ketua Masjid Nurul Huda itu.


Adapun Fakrul, pemilik kandang kambing di tanah tersebut, masih satu keluarga dengannya. "Kalau tadi perjanjiannya dengan kelurahan, kandang kambing tetap pada posisinya di situ," ujar Lutfi.

Namun, Fakrul akhirnya bersedia merelakan kandang kambingnya dibongkar sementara. Setelah dikeruk sampahnya, tanah itu akan diuruk lagi dan ditata.

Pihak Kelurahan Rambutan menjanjikan akan membangun kandang kambing yang dibongkar setelah semua tertata dengan baik.

Lutfi melanjutkan, sekitar 20 tahun sampai 30 tahun tanah itu memang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar. Sebab, lingkungan RW 01 selama ini tidak punya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sendiri.

"Dulunya kita enggak larang sampah dibuang di sana karena realitanya kita enggak ada tempat pembuangan sampah. Baru ada TPS setelah Pak RW-nya yang sekarang ini. Itu pun TPS-nya masih cukup jauh," ujar Lutfi.

Ia berharap, pemerintah dapat menyediakan TPS yang dekat di lingkungan warga di sana. Kalau tidak berbentuk TPS, menurut dia, pemerintah dapat membantu menyediakan TPS kontainer bagi warga setempat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X