Kompas.com - 27/09/2015, 17:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri acara Jalan Sehat KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri acara Jalan Sehat "Melawan Pikun" World Alzheimer’s Month, di Pintu Barat Daya Monas?, Jakarta, Minggu (27/9/2015). 
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI belum menerima tunjangan kinerja daerah (TKD) berdasarkan kinerja. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebelumnya menjanjikan pemberian TKD bernilai fantastis dan membuat pegawai instansi lain merasa iri. 

Namun, Basuki mengakui pengisian TKD berbasis kinerja melalui e-TKD banyak disalahgunakan. Sehingga ia mewajibkan seluruh PNS DKI menandatangani sebuah surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen PNS mengisi e-TKD secara tepat. Jika terbukti tidak benar, maka TKD akan dikembalikan ke kas daerah. 

"Iya (buat surat pernyataan). Karena saya temukan masih banyak (PNS) yang bohong (isi e-TKD), makanya kami tahan," kata Basuki di Lapangan Monas, Minggu (27/9/2015). 

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan pengisian e-TKD seperti kegiatan menelaah serta mengikuti rapat. Tak sedikit pegawai yang mengisi mengikuti rapat satu hari penuh. Padahal faktanya pegawai itu hanya beberapa jam mengikuti rapat. Basuki mengaku telah mengevaluasi permasalahan ini berulang kali dan masih saja ada oknum pegawai yang mengisi e-TKD dengan tidak benar.

"Intinya jangan malas dan isi yang benar saja. Kayak misalnya pamdal (pengamanan dalam) di saya kerjanya jaga pintu, ya memang tugasnya jaga pintu kok," kata Basuki. 

Selain itu, lanjut dia, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI juga harus proaktif melaporkan anak-anak buahnya yang berkinerja baik dan tidak baik. Basuki mengaku sampai mendatangkan ahli dari Surabaya, Gagat, untuk membuat sistem e-TKD ini. Hanya saja, oknum PNS masih banyak yang menyalahgunakan sistem tersebut.

"Sudah dibikin sistem masih dibohongi. Makanya kami mesti evaluasi terus, sistem kan memang begitu," kata Basuki. 

Adapun surat pernyataan kinerja itu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015. Pegawai diminta mengisi identitas nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), SKPD, serta jabatan. Di dalam surat tersebut terdapat enam pernyataan. Hal ini, di antaranya, mematuhi aturan TKD sesuai Undang-Undang, akan meningkatkan pelayanan dan kinerja seusai menerima TKD, menginput kinerja dengan sebenar-benarnya, mengembalikan TKD ke kas daerah jika terbukti salah menginput kinerja dan siap dikenakan sanksi. Kemudian pegawai menandatangani dengan materai Rp 6.000 serta tercantum tandatangan Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Dini BMKG: Potensi Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel, Jaktim, dan Bodebek

Peringatan Dini BMKG: Potensi Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel, Jaktim, dan Bodebek

Megapolitan
Pemkot Tangsel Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut

Pemkot Tangsel Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut

Megapolitan
Ocean Park BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Ocean Park BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Megapolitan
Cara Ke Tebet Eco Park Naik KRL, Transjakarta, dan Mikrotrans

Cara Ke Tebet Eco Park Naik KRL, Transjakarta, dan Mikrotrans

Megapolitan
Branchsto BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Branchsto BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Megapolitan
Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Megapolitan
Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Megapolitan
Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Megapolitan
Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Megapolitan
Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Megapolitan
Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Megapolitan
Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Megapolitan
Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.