Kompas.com - 27/09/2015, 17:22 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI belum menerima tunjangan kinerja daerah (TKD) berdasarkan kinerja. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebelumnya menjanjikan pemberian TKD bernilai fantastis dan membuat pegawai instansi lain merasa iri. 

Namun, Basuki mengakui pengisian TKD berbasis kinerja melalui e-TKD banyak disalahgunakan. Sehingga ia mewajibkan seluruh PNS DKI menandatangani sebuah surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen PNS mengisi e-TKD secara tepat. Jika terbukti tidak benar, maka TKD akan dikembalikan ke kas daerah. 

"Iya (buat surat pernyataan). Karena saya temukan masih banyak (PNS) yang bohong (isi e-TKD), makanya kami tahan," kata Basuki di Lapangan Monas, Minggu (27/9/2015). 

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan pengisian e-TKD seperti kegiatan menelaah serta mengikuti rapat. Tak sedikit pegawai yang mengisi mengikuti rapat satu hari penuh. Padahal faktanya pegawai itu hanya beberapa jam mengikuti rapat. Basuki mengaku telah mengevaluasi permasalahan ini berulang kali dan masih saja ada oknum pegawai yang mengisi e-TKD dengan tidak benar.

"Intinya jangan malas dan isi yang benar saja. Kayak misalnya pamdal (pengamanan dalam) di saya kerjanya jaga pintu, ya memang tugasnya jaga pintu kok," kata Basuki. 

Selain itu, lanjut dia, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI juga harus proaktif melaporkan anak-anak buahnya yang berkinerja baik dan tidak baik. Basuki mengaku sampai mendatangkan ahli dari Surabaya, Gagat, untuk membuat sistem e-TKD ini. Hanya saja, oknum PNS masih banyak yang menyalahgunakan sistem tersebut.

"Sudah dibikin sistem masih dibohongi. Makanya kami mesti evaluasi terus, sistem kan memang begitu," kata Basuki. 

Adapun surat pernyataan kinerja itu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015. Pegawai diminta mengisi identitas nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), SKPD, serta jabatan. Di dalam surat tersebut terdapat enam pernyataan. Hal ini, di antaranya, mematuhi aturan TKD sesuai Undang-Undang, akan meningkatkan pelayanan dan kinerja seusai menerima TKD, menginput kinerja dengan sebenar-benarnya, mengembalikan TKD ke kas daerah jika terbukti salah menginput kinerja dan siap dikenakan sanksi. Kemudian pegawai menandatangani dengan materai Rp 6.000 serta tercantum tandatangan Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uniknya Warung Kerek di Jaksel, Bermodal Ember dan Tali untuk Angkut Makanan Seberangi Sungai

Uniknya Warung Kerek di Jaksel, Bermodal Ember dan Tali untuk Angkut Makanan Seberangi Sungai

Megapolitan
Mau ke Car Free Day Besok? Ini Segala Hal yang Perlu Diketahui

Mau ke Car Free Day Besok? Ini Segala Hal yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Pelaku Penggelapan Kontainer Berisi Besi dan Baja, Kerugian Rp 500 Juta

Polisi Tangkap 5 Pelaku Penggelapan Kontainer Berisi Besi dan Baja, Kerugian Rp 500 Juta

Megapolitan
4.083 Botol Miras Berbagai Jenis Disita Polres Pelabuhan Tanjung Priok

4.083 Botol Miras Berbagai Jenis Disita Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Kapolsek Gambir Terinjak-injak Massa hingga Alami Luka Saat Demo Ricuh di Patung Kuda

Kapolsek Gambir Terinjak-injak Massa hingga Alami Luka Saat Demo Ricuh di Patung Kuda

Megapolitan
Bermula dari Penangkapan 29 Orang yang SOTR, Polisi Ringkus 4 Pengedar Narkoba

Bermula dari Penangkapan 29 Orang yang SOTR, Polisi Ringkus 4 Pengedar Narkoba

Megapolitan
UPDATE 20 Mei: Bertambah 6 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 55 Orang

UPDATE 20 Mei: Bertambah 6 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 55 Orang

Megapolitan
Pembunuhan Pria Bertato di Bekasi, Pelaku Mengaku Membunuh atas Permintaan Korban untuk Tes Ilmu Kanuragan

Pembunuhan Pria Bertato di Bekasi, Pelaku Mengaku Membunuh atas Permintaan Korban untuk Tes Ilmu Kanuragan

Megapolitan
Sepeda Motor Terbakar Saat Isi Bensin di SPBU Cakung, Pengendara Terluka

Sepeda Motor Terbakar Saat Isi Bensin di SPBU Cakung, Pengendara Terluka

Megapolitan
UPDATE 20 Mei: Kasus Baru Bertambah 12, Kini Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangsel Ada 113 Orang

UPDATE 20 Mei: Kasus Baru Bertambah 12, Kini Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangsel Ada 113 Orang

Megapolitan
Oknum di Polsek Pancoran Disebut Peras Pelapor Kasus Penipuan, Ini Penjelasan Polisi

Oknum di Polsek Pancoran Disebut Peras Pelapor Kasus Penipuan, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Megapolitan
Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.