Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PNS DKI Tak Hadir Apel Terancam Tak Terima Tunjangan Lima Tahun

Kompas.com - 28/09/2015, 15:46 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menjelaskan, pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang tidak disiplin akan dipotong nilai tunjangan kinerja daerah (TKD)-nya, baik TKD berdasarkan kehadiran maupun berdasar kinerja. Ada beberapa indikator yang menyebabkan pemotongan hingga tidak menerima TKD sama sekali. 

"Misalnya saat jam kerja, PNS tidak pakai atribut seperti seragam dan name tag. Kemudian pakai sandal, tidak ikut apel hari-hari tertentu, membolos pada hari kejepit atau satu hari setelah Idul Fitri," kata Lasro seusai mengikuti rapat pimpinan (rapim) Gubernur, di Balai Kota, Senin (28/9/2015). 

Sanksi paling ringan adalah tidak menerima TKD selama satu bulan dan sanksi terberatnya adalah tidak menerima TKD hingga lima tahun.

Sanksi terberat ini dapat dikenakan bagi PNS yang absen mengikuti apel hari-hari besar selama tiga tahun berturut-turut, misalnya hari kemerdekaan pada 17 Agustus atau apel HUT DKI Jakarta.

"Masa sanksinya cuma tiga bulan tidak dapat TKD, lima tahun dong. Karena berarti Anda bukan orang Indonesia. Atau pas ultah DKI, tidak datang apel lima tahun berturut-turut, berarti Anda bukan PNS DKI dong? Berarti Anda tidak punya sikap dan sanksi ini akumulasi, ada hukuman progresif," kata Lasro. 

Menurut dia, rencana kebijakan ini telah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan tahun 2016 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Tak Kapok Pernah Dibui, Remaja Ini Rampas Ponsel di Jatiasih dan Begal Motor di Bantargebang

Megapolitan
14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

14 Pasien DBD Dirawat di RSUD Tamansari Per 24 April 2024

Megapolitan
BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

BPBD DKI: Waspada Banjir Rob di Pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024

Megapolitan
Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Bocah 7 Tahun di Tangerang Dibunuh Tante Sendiri, Dibekap Pakai Bantal

Megapolitan
Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Tiktoker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com